Pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah mendatangi Sekretariat DPR RI untuk menyerahkan aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di Papua yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Aspirasi itu disampaikan menyusul maraknya penembakan hingga konflik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Ketua DPRD Papua Tengah Delius Tabuni mengatakan, kedatangannya dilakukan karena surat yang sebelumnya telah dikirim kepada DPR RI belum mendapatkan tindak lanjut.
“Kami dari DPR Provinsi Papua Tengah bersama pimpinan DPR dan Ketua Komisi I beserta anggotanya, hari ini kami datang karena kami pernah menyurat bulan Juli, namun belum ada jawaban dari komisi terkait, maka hari ini kami datang langsung ke Sekretariat DPR RI untuk menyampaikan aspirasi yang kami terima dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin,” kata Delius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Ia mengatakan, sebelum datang ke DPR RI, pihaknya kembali menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
“Barusan saja kemarin ada demo juga, kami terima aspirasinya sekalian, hari ini kami antar ke sekretariat DPR agar aspirasi ini segera dijawab, kami berharap sekretariat menyampaikan ke komisi terkait untuk menanggapi aspirasi yang kami antar hari ini,” ujarnya.
Delius menegaskan aspirasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi terkait di DPR RI.
Menurut Delius, kondisi keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan DPR RI. Ia menegaskan DPRD Papua Tengah tidak memiliki kewenangan menangani persoalan keamanan sehingga memilih menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.
“Iya, sebenarnya situasi saat ini di Papua, kami semua tahu bahwa yang terjadi bukan hanya di Papua Tengah saja, tapi di Papua Raya. Tapi kami datang lebih khusus Papua Tengah karena ada terjadi penembakan atau pembunuhan yang terjadi di sana. Tapi itu bukan kewenangan kami di daerah, maka kami datang agar DPR RI dapat membicarakan persoalan yang terjadi di daerah kami di Papua Tengah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Papua Tengah Diben Elaby menegaskan pihaknya datang untuk menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat yang meneruskan aspirasi masyarakat.
“Kami ini tugasnya hanya meneruskan. Kami tidak termasuk yang mendemo. Tetapi kami hanya membawa aspirasi yang sudah hampir lima kali demo itu disampaikan. Hampir semua demo itu tuntutannya sama,” kata Diben.
Ia menjelaskan tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa hampir seluruhnya berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Tuntutannya sama terkait dengan keamanan, tentang ya Kamtibmas dan seterusnya. Kita di DPR provinsi itu tidak punya wewenang untuk membicarakan itu. Itu wewenang daripada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami berharap surat yang pernah kami sampaikan sebenarnya kami berharap supaya segera Komisi terkait DPR RI, (Komisi) I dan III melakukan membahas terkait hal ini,” ujarnya.
Diben mengaku DPRD Papua Tengah sebelumnya telah berupaya meminta waktu kepada DPR RI untuk menjelaskan persoalan yang terjadi sekaligus menyerahkan dokumen aspirasi secara langsung.
“Kemudian, sebenarnya kita harap menyediakan waktu supaya kami datang menjelaskan dan menyerahkan dokumen, tapi belum. Ini lagi didemo lagi, didemo lagi. Jadi masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan kami DPR di daerah. Kantor kami sempat kaca pecah dan mereka sudah mulai melakukan ancaman terhadap kami. kami juga pikir ini kan bukan tupoksi kami, sehingga kami meneruskan,” katanya.
Karena itu, ia berharap Komisi I dan Komisi III DPR RI mengambil langkah konkret dengan membahas persoalan tersebut bersama pemerintah.
“Kami berharap DPR RI khususnya Komisi terkait ya ambil bagiannya karena ini kan peranan mereka. Mungkin melakukan RDP dengan pemerintah. Kan dia mitranya. Nah, mungkin itu yang kami harapkan,” ujarnya.
“Jadi, hari ini kita sampaikan lebih pada meneruskan saja, kemudian kita berharap seperti apa itu sepenuhnya wewenang DPR RI, komisi terkait, (Komisi) I dan III,” lanjut dia.
Diben juga mengaku situasi keamanan yang tidak kondusif telah menghambat pelaksanaan tugas DPRD Papua Tengah, termasuk kegiatan pembangunan di daerah.
“Kami betul-betul merasa terganggu dengan situasi ini. Kami tidak bisa kunjungan kerja secara baik, tidak bisa membangun daerah dengan baik. Situasi keamanan ini betul-betul mengganggu. Bagaimana kita mau membangun daerah? Kalau situasi seperti ini terjadi,” tuturnya.
Ia menyinggung peristiwa penembakan yang terjadi di Yahukimo oleh kelompok bersenjata OPM sebagai salah satu gambaran kondisi keamanan di Papua yang memprihatinkan.
“Jadi, kita lihat sesama orang Papua sendiri kemarin peristiwa di Yahukimo, kita sudah lihat bersama-sama video beredar. Itu kan menakutkan sekali, sementara kita punya TNI, kita punya Polri. Kami di daerah kan tidak bisa mobilisasi atau tidak bisa melakukan komando, ndak bisa. Itu kan pusat,” tuturnya.
Diben mengatakan masyarakat Papua menginginkan situasi yang aman agar pembangunan dapat berjalan.
“Kami berharap kita ingin damai, kita ingin aman, kita ingin maju, kita ingin membangun Papua, kita ingin pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan seterusnya,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Papua menghadapi persoalan serupa, meski dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda.
“Hampir seluruh Papua dari Sorong sampai dengan Merauke, dari Nabire sampai dengan Wamena, pegunungan, hampir sama sih. Cuman kan ada yang ter-update, ada yang tidak ter-update,” kata Diben.
Diben juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Papua Tengah bahwa DPRD telah menjalankan tugasnya membawa aspirasi tersebut ke DPR RI.
“Dan sekaligus dalam momentum ini, kami ingin sampaikan kepada masyarakat kami di Provinsi Papua Tengah. kami sampai di sini, selanjutnya kami tidak bisa. Iya, kami tidak bisa, bukan wewenang kami. Jadi, masyarakat 8 kabupaten yang sudah melakukan demo, terima kasih. Kalian punya aspirasi, kami sudah bawa. Kami tadi sudah serahkan ke Sekretariat dewan sini supaya mereka yang jadwalkan kepada komisi terkait dan semoga komisi terkait melihat persoalan ini. Kita berdoa saja supaya mereka punya hati nurani untuk membahas, kemudian melanjutkan kepada pemerintah karena itu mitra pemerintah DPR RI,” tuturnya.
“Sehingga biarlah ada solusi, ada jalan terbaik, ada jalan yang Tuhan bukakan untuk kita supaya biar Papua ini aman, damai, maju sama seperti saudara-saudara kita di lain di seluruh negara kita, Kesatuan Republik Indonesia,” tambah dia.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty mengatakan pihaknya tidak datang untuk menentukan siapa yang benar atau salah dalam konflik yang terjadi. Namun, sebagai wakil rakyat, DPRD merasa prihatin terhadap banyaknya korban sipil yang terdampak.
“Mungkin saya tambahkan ya. Jadi ya terjadinya konflik ini, ya kami dalam kapasitas bukan menentukan siapa salah, siapa benar ya,” jelasnya.
“Yang jelas bahwa sebagai wakil masyarakat, kami prihatin ya, bahwa ada korban-korban yang bagi kami seharusnya harus dilindungi ya. Dilindungi misalnya perempuan, anak-anak. Ya itu yang menyebabkan akibat daripada konflik ini, akibatnya kan terjadi banyak masalah-masalah sosial. Salah satunya pengungsi, kesehatan, pendidikan yang tidak terlayani dengan baik dan hal-hal seperti ini yang membuat kita prihatin ya,” lanjut dia.
Ia mengatakan DPRD Papua Tengah menjalankan fungsi representasi dengan membawa aspirasi tersebut ke DPR RI agar dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah.
“Memang sebagai wakil rakyat, kita punya fungsi untuk menyampaikan. Karena dalam sumpah janji kita, kita punya tugas menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dan memang secara politis karena kita DPR di provinsi, kita bawa ini ke ya, teman-teman kita di DPR RI untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” ucap Petrus.
Menurut Petrus, konflik telah terjadi di hampir seluruh kabupaten di Papua Tengah, meski wilayah yang saat ini paling menonjol adalah Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai.
“Karena apa? satu saja. Kita mau Papua ini aman dan damailah. Kalau di Papua Tengah hampir semua kabupaten tapi yang paling mungkin paling menonjol pada saat ini ada Intan Jaya, ada Puncak, ya itu kalau Papua Tengah, puncak jaya, Dogiai juga. Ya hampir semua lah. Ya tapi itu yang kita harapkan. Itu harapan kita ya,” pungkas dia.
