Wilayah Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi potret nyata tentang isolasi wilayah perbatasan Indonesia. Krayan dikenal sebagai daerah yang sulit dijangkau dari Indonesia sendiri, dan akses termudah hanya melalui Malaysia. Penduduknya mayoritas suku Dayak Lundayeh yang tinggal di dataran tinggi yang terpencil.
Jalur transportasi darat dari Indonesia ke Krayan sangat sulit, sehingga akses ke daerah ini hanya bisa dilakukan menggunakan pesawat perintis atau jalan yang tidak beraspal dan berat dilalui kendaraan umum.
Karena itu, kebutuhan pokok warga lebih banyak dipenuhi melalui Malaysia dibanding dari dalam negeri, meskipun mereka secara administratif adalah bagian dari Indonesia.
Pasokan Listrik dan BBM TergangguTerlebih, rusaknya akses jalan di wilayah dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara itu kini mulai berdampak pada terganggunya pasokan listrik bagi warga di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Kondisi jalannya yang berlumpur, terutama di wilayah Krayan Selatan, membuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Long Layu dan Pa' Upan tidak dapat berjalan lancar.
Truk pengangkut BBM dilaporkan terjebak di jalan berlumpur sehingga pasokan bahan bakar ke pembangkit terhenti. Akibat kendala tersebut, sejak Senin (27/7/2026), masyarakat di wilayah perbatasan itu tidak lagi menikmati aliran listrik.
"Masyarakat mulai ngamuk-ngamuk karena tidak ada pasokan listrik. Kondisi Krayan kembali ke zaman sebelum listrik masuk," ungkap Camat Krayan Selatan, Oktafianus Ramli, Senin (27/7/2026), dikutip dari Kompas.
Jalan Rusak BerlumpurPersoalan jalan rusak memang menjadi masalah yang terus berulang setiap musim hujan di Krayan. Hampir seluruh jalur utama yang menghubungkan sejumlah kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur tebal, hingga membuat kendaraan berpenggerak ganda pun sulit melintas.
Para sopir, kernet, hingga warga sekitar kerap bergotong royong membersihkan lumpur menggunakan cangkul agar kendaraan bisa melanjutkan perjalanan.
Di beberapa lokasi, masyarakat bahkan menyusun papan-papan kayu menyerupai rel sebagai pijakan roda kendaraan untuk melewati jalan yang berlumpur.
Namun, upaya tersebut sering kali tidak membuahkan hasil ketika hujan turun tanpa henti. Lumpur semakin dalam dan akses jalan akhirnya benar-benar tidak dapat dilalui.
"Sekarang akses jalan terputus total, sama sekali tak bisa dilalui. Bahkan rute Long Bawan ke PLTD yang dalam waktu normal ditempuh dua jam, harus ditempuh enam hari," imbuh Oktafianus.
Perjalanan hingga Berhari-hariPerjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam berubah menjadi berhari-hari karena setiap kendaraan harus bergantian ditarik kendaraan lain. Sebelum bisa melintas, jalan yang dipenuhi lumpur juga harus lebih dulu dicangkul secara manual.
Lamanya perjalanan membuat para pengemudi dan kru terpaksa bermalam di tengah hutan selama beberapa hari. Kondisi tersebut tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga menyita banyak waktu.
"Kondisi Krayan selalu seperti itu setiap musim hujan. Ini listrik mulai terputus, bingung juga kami harus bagaimana," imbuhnya.
Melonjaknya Kebutuhan PokokAkses jalan yang terputus juga berdampak pada melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok di wilayah Krayan. Distribusi barang yang terhambat membuat masyarakat harus membeli sejumlah komoditas dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya.
Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah minyak goreng. Jika pada kondisi normal dijual sekitar Rp20.000 per liter, kini harganya telah mencapai Rp40.000 per liter dan masih berpotensi meningkat apabila distribusi belum kembali normal.
Kenaikan serupa juga terjadi pada harga bensin. Bahan bakar yang sebelumnya dapat dibeli sekitar Rp18.000 per liter, kini dijual hingga menyentuh Rp50.000 per liter.
"Masyarakat perbatasan butuh solusi atas persoalan menahun ini. Tapi kami hanya bisa berharap dan bersabar. Semoga pemerintah melihat persoalan Krayan sebagai prioritas," ujar Camat Krayan Selatan, Oktafianus Ramli penuh harap.
Pemkab Tetapkan Status Tanggap DaruratPemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan status tanggap darurat menyusul bencana longsor yang terjadi pada 7 Juli 2026. Longsor tersebut diduga menjadi penyebab utama terputusnya akses jalan di wilayah Krayan Selatan.
Sebagai bentuk penanganan darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan berupa empat ton bahan kebutuhan pokok dengan nilai sekitar Rp200 juta. Bantuan tersebut diterbangkan dari Bandara Nunukan menuju Long Layu, Krayan Selatan.
Proses distribusi dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa kali penerbangan. Setiap penerbangan membutuhkan biaya yang mencapai sekitar Rp90 juta.
Namun, penyaluran bantuan masih menghadapi hambatan karena keterbatasan penerbangan tambahan (extra flight) pesawat perintis yang melayani rute menuju Krayan.
Koordinasi dengan Provinsi hingga PusatSementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus menegaskan penyelesaian persoalan infrastruktur jalan di Krayan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, sebagian ruas jalan di kawasan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan.
"Jadi untuk penanganan Krayan, itu bukan hanya Pemkab Nunukan. Disana ada domain Provinsi bahkan nasional. Untuk itu, kita lakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Kita usahakan selesaikan masalah Krayan bersama sama," tegas Hermanus.
