JAKARTA, KOMPAS – Berselang beberapa jam setelah pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia diumumkan, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dalam pertemuan itu, Presiden di antaranya memberikan arahan agar KSSK berkoordinasi dengan BPI Danantara dalam setiap pengambilan kebijakan.
Rapat koordinasi Presiden Prabowo dengan KSSK digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/7/2026) sore. Penjabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu tiba di kompleks Istana sekitar pukul 16.00.
Pertemuan dihadiri pula oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria.
Seusai rapat yang berlangsung lebih dari dua jam, Destry Damayanti kembali menjelaskan posisinya sebagai penjabat gubernur sementara setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diterima oleh Presiden dan diumumkan pada Senin pagi. Pengganti definitif Perry belum ditentukan. Namun, itu akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni dipilih oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Destry melanjutkan, selama rapat berlangsung Presiden juga memberikan arahan agar KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama. Tidak hanya antarsesama anggota KSSK, kebijakan juga perlu dikoordinasikan dengan BPI Danantara.
“Kita bersama-sama akan mendukung, KSSK mendukung pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah,” kata Destry.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani membenarkan, KSSK diminta untuk melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebut diperlukan agar keputusan yang diambil memiliki dampak langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter. Selain itu, Danantara juga akan dilibatkan dalam rapat bersama KSSK setiap bulan.
“Jadi, lebih ke the whole ecosystem-nya, jari arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Destry juga meminta agar pasar tidak panik. Kendati terjadi pergantian kepemimpinan, BI akan tetap memertahankan kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
"Stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Destry, BI juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, transaksi NDF (non-deliverable forward), maupun transaksi DNDF (domestic non-deliverable forward). Tak hanya itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan juga dilanjutkan, yakni melalui kebijakan makroprudensial.
Selain menjaga stabilitas, BI juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry mengatakan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Pergantian kepemimpinan BI terjadi seusai pengunduran diri Perry diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi di BI pada Senin pagi. Prasetyo menjelaskan, Perry mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juli 2026. Perry disebut mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi.
