HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta strategi sosialisasi program digitalisasi bantuan sosial (bansos) disiapkan secara matang agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pendataan.
Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga membutuhkan pendekatan komunikasi yang edukatif dan persuasif.
“Sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai adanya pendataan,” tuturnya.
Ia mengatakan Dinas Sosial bersama pemerintah kecamatan perlu memberikan pemahaman mengenai tujuan program, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, serta jaminan kerahasiaan data masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa khawatir ketika didatangi petugas. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar juga akan mendorong perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan mengambil peran aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan warga sekaligus mencegah munculnya informasi yang keliru.
Makassar diketahui menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi piloting digitalisasi bantuan sosial nasional.
Penunjukan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menghasilkan basis data sosial yang lebih akurat.
Appi berharap pelaksanaan piloting tidak berhenti pada proses pendataan, tetapi mampu menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Ia kembali mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya,” imbuh Munafri.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi juga dari kemampuan sistem memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Pemkot Makassar akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, memperluas sosialisasi, dan memastikan masyarakat memahami pentingnya proses pendataan.
“Ini, sekaligus menjadi fondasi bagi penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, efektif, dan tepat sasaran,” ungkap Appi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan pelaksanaan piloting saat ini telah memasuki tahap pembentukan ribuan agen pendamping yang akan mempercepat proses pendataan warga.
“Agar seluruh warga khususnya dari 436 ribu sekian kartu keluarga, itu bisa terdata mulai dari desil 1 sampai 10,” singkatnya. (*)
