Mati Lampu 10 Jam Picu Amuk Massa, Kantor Pemerintah-Jalan Tutup

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang protes meluas di ibu kota Libya, Tripoli, setelah warga melancarkan aksi pembangkangan sipil sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik berkepanjangan dan tingginya tarif listrik. Massa menutup sejumlah jalan utama, kantor pemerintahan, hingga fasilitas publik.

Aksi tersebut dipelopori Gerakan Souq Al-Jumaa yang menyatakan target mereka bukan sekadar mengganggu aktivitas sehari-hari melainkan "melumpuhkan pemerintah sepenuhnya". Dalam pernyataannya pada Minggu, kelompok itu juga menuntut pertanggungjawaban atas dugaan korupsi serta pembubaran lembaga-lembaga politik Libya, termasuk pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Negara, dan Dewan Kepresidenan.

Mengutip Al Jazeera, Senin (27/7/2026), para demonstran memblokade jalan pesisir di kawasan Janzour, sebelah barat Tripoli, serta berkumpul di depan Pembangkit Listrik Tripoli Barat untuk memprotes pemadaman yang berlangsung hingga berjam-jam setiap hari.nVideo yang telah diverifikasi memperlihatkan massa membakar ban, menutup jalan utama, hingga menumpahkan muatan truk berisi tanah di depan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) guna menghalangi akses ke gedung tersebut.

Aksi juga menyasar kantor operator telekomunikasi milik negara, Libyana, di distrik Souq Al-Jumaa. Para pengunjuk rasa yang didominasi kalangan muda membawa spanduk berisi kritik terhadap Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.

Di sisi lain, gelombang pembangkangan sipil kemudian meluas ke wilayah Tajoura, sebelah timur Tripoli. Rekaman video menunjukkan para demonstran memasang pengumuman bahwa kantor pemerintah kota ditutup.

Gerakan di  Tajoura bahkan menyerukan boikot total terhadap seluruh lembaga negara mulai Senin, sekaligus menolak legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menyebut aksi dilakukan sebagai respons atas terus memburuknya pelayanan publik.

Hingga kini, Pemerintah Persatuan Nasional belum memberikan tanggapan resmi atas aksi protes tersebut. Sementara itu, pemadaman listrik di Tripoli dan sejumlah wilayah lain dilaporkan telah mencapai hingga 10 jam per hari.

Kondisi itu memaksa Perusahaan Listrik Umum Libya kembali menerapkan sistem pemadaman bergilir setelah sekitar dua tahun kondisi jaringan relatif stabil. Krisis listrik semakin memperparah ketidakpuasan masyarakat yang sebelumnya telah dibebani inflasi, pelemahan mata uang, kelangkaan bahan bakar, terbatasnya likuiditas, serta kebuntuan politik yang telah berlangsung bertahun-tahun.