REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya diplomasi untuk membebaskan ekspor minyak sawit dari pengenaan bea masuk tambahan oleh Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil di tengah proses finalisasi kebijakan perdagangan AS yang lebih luas, menyusul investigasi terkait praktik ketenagakerjaan dan kapasitas industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa Indonesia telah secara resmi mengajukan permintaan pengecualian tarif impor tambahan dari AS. Hal itu disampaikannya di kantornya di Jakarta pada Senin (27/7).
"Kami meminta agar minyak sawit dikecualikan," kata Airlangga, seraya menambahkan bahwa Jakarta kini menunggu peninjauan bertahap oleh otoritas perdagangan AS.
Respons Atas Investigasi Ketenagakerjaan AS
Dorongan ini muncul setelah Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada sejumlah barang Indonesia. Kebijakan ini merupakan hasil dari investigasi Section 301 yang menyoroti isu kerja paksa dalam rantai pasok global.
Menurut Airlangga, Indonesia termasuk di antara 17 negara dan teritori—termasuk India, Malaysia, Meksiko, dan Inggris—yang dikenai tarif sebesar 10 persen. Negara-negara yang dinilai kurang patuh terhadap standar anti-kerja paksa akan menghadapi tarif lebih tinggi, yaitu 12,5 persen.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Airlangga menekankan bahwa temuan AS menunjukkan Indonesia "relatif patuh" dibandingkan dengan banyak dari 60 negara yang dievaluasi. Sementara investigasi terkait kerja paksa telah berjalan, penyelidikan USTR terpisah mengenai kelebihan kapasitas industri masih belum tuntas.
Menanti Hasil Akhir Investigasi Kelebihan Kapasitas
"Isu kelebihan kapasitas masih dalam penyelidikan, dan kami telah menjawab semua pertanyaan terkait hal itu," ujar Airlangga. Para pejabat Indonesia menyatakan telah menyerahkan tanggapan lengkap atas pertanyaan-pertanyaan Washington dan kini menunggu keputusan.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa pemerintah AS diharapkan segera mengumumkan hasil investigasi kelebihan kapasitas tersebut. Indonesia tetap berharap penentuan akhir akan menghasilkan persyaratan perdagangan yang menguntungkan bagi perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini, terutama untuk ekspor pertanian utamanya.
