REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama entitas anaknya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menyalurkan pembiayaan untuk 67.518 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Juni 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 44.388 unit yang disalurkan BTN dan 23.130 unit oleh BSN, atau setara sekitar 74 persen dari total realisasi FLPP nasional yang mencapai 91.531 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga
BTN Sebut Dana SAL Perkuat Likuiditas Perbankan
Jaga Pertumbuhan KPR, BTN Lirik Pasar Rumah Bekas
Laba BTN Naik 40,8 Persen, Rasio Kredit Bermasalah Turun di Bawah 3 Persen
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan besarnya porsi penyaluran BTN dan BSN mencerminkan peran pembiayaan konvensional maupun syariah dalam memperluas akses MBR terhadap rumah pertama.
"BTN dan BSN menyalurkan hampir 74 persen dari seluruh pembiayaan FLPP nasional hingga akhir Juni 2026. Capaian ini menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan pengalaman kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama, baik melalui skema konvensional maupun syariah," ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Berdasarkan data BP Tapera, jumlah penerima manfaat FLPP mencapai 91.531 MBR hingga 30 Juni 2026 dan meningkat menjadi 107.410 MBR per 21 Juli 2026. Nixon menilai tingginya jumlah penerima manfaat menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau masih besar.
Namun, menurut dia, peningkatan penyaluran pembiayaan harus diikuti dengan kesiapan rumah, kualitas bangunan, ketepatan sasaran penerima, serta tingkat keterhunian.
"Besarnya volume pembiayaan harus selalu diikuti kualitas rumah dan ketepatan penerima manfaat. Rumah subsidi harus benar-benar menjadi rumah pertama yang layak, siap dihuni, dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menempatinya," kata Nixon.
Selain menjadi penyalur FLPP terbesar hingga semester I 2026, BTN juga mencatat penyaluran Pembiayaan Tapera terbanyak sepanjang periode 2021–2025 dengan 12.637 peserta. Sementara itu, BSN berada di posisi kedua dengan 2.811 peserta.
BP Tapera mencatat telah melakukan pemantauan terhadap 48.958 rumah FLPP hingga akhir Juni 2026 dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen. Hingga akhir tahun, BP Tapera menargetkan pemantauan terhadap 75.000 rumah FLPP di sedikitnya 77 kabupaten dan kota. Evaluasi terhadap bank penyalur dilakukan berdasarkan penyaluran pembiayaan, ketepatan sasaran, kondisi rumah pascaakad, keterhunian rumah, serta pengelolaan dana.
Nixon mengatakan BTN terus memperkuat koordinasi dengan BP Tapera, pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kualitas rumah subsidi serta memastikan pembiayaan tepat sasaran.
Di sisi lain, BTN juga memperluas pembiayaan tidak hanya kepada masyarakat sebagai pembeli rumah, tetapi juga kepada pengembang dan pelaku usaha di sektor perumahan. Menurut Nixon, penguatan pembiayaan dari sisi permintaan dan pasokan diperlukan agar tingginya kebutuhan rumah dapat diimbangi dengan ketersediaan hunian.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar menjadi penyalur terbesar, tetapi memastikan semakin banyak keluarga Indonesia memiliki dan menghuni rumah yang layak. Itulah tanggung jawab yang terus kami jalankan bersama BSN," ujar Nixon.
