Pemerintah Malaysia menegaskan kembali kebijakan lama negara tersebut untuk tidak mengakui Israel. Otoritas Kuala Lumpur menyatakan bahwa posisi tersebut tidak akan berubah, meskipun ada tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel.
Penegasan itu disampaikan saat hubungan terkini antara Malaysia dan AS diwarnai ketegangan menyusul penegasan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, dalam pernyataan pada 15 Juli lalu, soal kebijakan mengusir setiap warga negara Israel dari Malaysia.
Pernyataan Anwar itu menuai kemarahan para anggota Kongres AS yang menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio untuk mendesak Departemen Luar Negeri AS mengkaji kembali hubungan keamanan dan ekonomi Washington dengan Kuala Lumpur, serta menghentikan pendanaan bagi program "Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional" yang menyediakan pelatihan untuk personel militer Malaysia.
Situasi itu berujung pada pemanggilan Duta Besar Malaysia untuk AS, Shahrul Ikram, oleh Departemen Luar Negeri AS pekan lalu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Mohamad Hasan, seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (28/7/2026), mengatakan bahwa Dubes Shahrul telah menjelaskan posisi negara Malaysia setelah dipanggil oleh Departemen Luar Negeri AS.
Dia mengatakan bahwa kebijakan Malaysia terhadap Israel bukanlah sikap baru ataupun respons terhadap perkembangan terkini, melainkan kebijakan resmi yang telah ditetapkan sejak lama dan dipertahankan oleh berbagai pemerintahan yang berkuasa secara berturut-turut.
Menlu Hasan mengatakan seperti dikutip kantor berita Bernama, bahwa Malaysia menangani masalah ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah sejak lama dianutnya.
"Ini memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel ataupun rezim Zionis. Ini sudah sejak lama menjadi posisi kami," tegasnya.
(nvc/ita)
