JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar separuh anggaran program beasiswa LPDP Jakarta sebesar Rp 99,9 miliar dialihkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis dan meningkatkan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menilai anggaran tersebut lebih baik dibagi karena masih banyak kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak.
"Bisa 50-50 lah. LPDP boleh silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi," kata Subki saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Baca juga: DPRD DKI Minta Program LPDP Pramono Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Perbaikan Sekolah Rusak
Menurut dia, program beasiswa LPDP belum menjawab kebutuhan dasar pendidikan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, Komisi E mengusulkan agar anggaran dibagi antara program beasiswa dan peningkatan layanan pendidikan dasar.
"Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh," ujarnya.
Meskipun demikian, Subki menegaskan pihaknya tidak menolak keberadaan LPDP Jakarta.
Menurut dia, beasiswa luar negeri tetap penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan Jakarta di masa depan.
"Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta," katanya.
Di sisi lain, ia menilai Program Sekolah Swasta Gratis masih perlu diperluas.
Saat ini, program tersebut ditargetkan menjangkau 103 sekolah pada 2026.
Baca juga: DPRD DKI Minta Disdik Tak Kaitkan Sekolah Rusak dengan Pemotongan DBH: Kalau Salah Diakui Aja
Komisi E berharap jumlah sekolah dapat terus bertambah agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh akses pendidikan.
"Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak," ucap Subki.
Selain itu, Komisi E juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas bagi anak-anak penyandang disabilitas di Jakarta.
