Kemenag: Rekrutmen PPPK 2026 Belum Dibuka, Waspadai Hoaks

Ilustrasi Rekrutmen PPPK 2026. (Sumber: sscasn.bkn.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks mengenai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 yang mengatasnamakan Kemenag.

Belakangan ini beredar sebuah flyer yang mengeklaim adanya pembukaan pendaftaran PPPK Kemenag 2026. Informasi tersebut tersebar melalui sejumlah grup WhatsApp dan media sosial Threads.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menegaskan informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan hingga saat ini Kemenag belum membuka rekrutmen PPPK.

"Sampai saat ini Kementerian Agama tidak membuka rekrutmen PPPK. Informasi yang beredar terkait pendaftaran PPPK atas nama Kemenag adalah hoaks," tegas Thobib di Jakarta, Senin (27/7/2026), dikutip dari kemenag.go.id.

Baca Juga: Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi CAT PPPK Sekolah Rakyat 2026

Thobib menjelaskan, flyer yang beredar menggunakan logo resmi Kemenag dan mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu.

Padahal, seluruh proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun PPPK, merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara resmi serta melibatkan sejumlah instansi, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, apabila pemerintah membuka rekrutmen ASN, informasi tersebut akan diumumkan secara resmi melalui website Kemenag, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya.

"Jika ada kebijakan pembukaan rekrutmen, pasti akan kami umumkan melalui website kemenag.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya. Tidak ada pengumuman melalui jalur pribadi atau tautan yang tidak jelas," ujarnya.

Kemenag juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih jika informasi tersebut disertai permintaan data pribadi, biaya pendaftaran, maupun janji kelulusan.

Penulis : Dian Nita Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV