JAKARTA, KOMPAS – Di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya, pemerintah berkomitmen terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik. Berbagai masukan terkait kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga pelayanan publik menjadi perhatian pemerintah.
Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terekam dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis, Minggu (26/7/2026). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sepanjang 5-19 Juli 2026 itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 51 persen. Angka tersebut turun dibandingkan survei serupa pada Maret 2026 dan November 2025.
Pada Maret 2026, survei SMRC merekam, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 66,4 persen. Adapun pada November 2025, tingkat kepuasan publik menyentuh 81,2 persen.
Menanggapi hasil survei itu, Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Kurnia Ramadhana, Selasa (28/7/2026), mengatakan, pemerintah menghormati hasil survei yang disampaikan oleh lembaga kredibel, termasuk SMRC.
Bagi pemerintah, menurut Kurnia, hasil survei merupakan salah satu masukan untuk melihat persepsi publik. Hal itu juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan melalui respons terhadap angka-angka survei, tetapi melalui hasil kerja yang dirasakan masyarakat. Pemerintah akan terus bekerja, memperbaiki yang masih kurang, dan memastikan setiap program berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat.
Apalagi, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto kerap menegaskan, fokus pemerintah adalah bekerja untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. “(Oleh) Karena itu, berbagai masukan - termasuk terkait kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga pelayanan publik - terus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Kurnia.
Selain itu, lanjut Kurnia, pemerintah berkomitmen untuk bekerja secara optimal di berbagai bidang. Di bidang penegakan hukum, pemerintah konsisten mendukung penegakan hukum yang profesional, independen, dan tidak pandang bulu. Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan manfaat pembangunan kian dirasakan masyarakat.
Tak hanya itu, berbagai agenda prioritas nasional juga terus diakselerasi, mulai dari penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hilirisasi dan industrialisasi terus didorong, begitu pula penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan angka kemiskinan.
“Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan melalui respons terhadap angka-angka survei, tetapi melalui hasil kerja yang dirasakan masyarakat. Pemerintah akan terus bekerja, memperbaiki yang masih kurang, dan memastikan setiap program berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat,” kata Kurnia.
Sebelumnya, tanggapan senada juga disampaikan pimpinan dari sejumlah partai politik koalisi pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Afriansyah Noor, misalnya, mengatakan bahwa survei merupakan masukan terhadap kinerja pemerintah yang harus diterima. Lebih dari itu, hasil survei perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kerja pemerintah ke depan.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, pemerintah akan fokus bekerja menjamin program-program prioritas berjalan dengan baik. Apalagi, Presiden disebut terus berupaya menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Bagi Ace, kerja pemerintahan yang berdampak pada publik akan lebih efektif untuk mengungkit angka kepuasan publik. Oleh karena itu, seluruh jajaran kabinet bakal mendukung program pemerintah agar semua program berjalan optimal. Hal itu akan berlangsung lancar karena dinamika politik pemerintahan relatif stabil.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembacaan terhadap hasil survei perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Dengan begitu, persoalan yang dirasakan masyarakat bisa dipahami secara utuh.
Sebab, kata Hasto, di tengah penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah, Indonesia juga tengah mengalami penurunan kelas menengah yang dinilai sangat berbahaya. Menurut Hasto, pemerintah juga harus mengatasi persoalan tersebut secepatnya. Jika tidak, hal itu berpotensi memunculkan risiko-risiko sosial dan politik.
