Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta agar kepada para kepala daerah agar tak mengambil jalan pintas, seperti memecat pegawai.
IDXChannel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal memetakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kesulitan untuk menggaji pegawai imbas adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta agar kepada para kepala daerah agar tak mengambil jalan pintas, seperti memecat pegawai.
"Ya, kami masih terus melakukan pemetaan terkait dengan daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji," kata Bima Arya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Terkait masalah pemotongan TKD, kata Bima, masih terus dibahas lebih lanjut.
"Ini masih tetap kita godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan terkait dengan banyak hal ya," ujarnya dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu pembahasan khususnya terkait pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Purbaya menegaskan, penguatan sinergi lintas kementerian ini krusial agar alokasi belanja daerah mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Purbaya menambahkan, koordinasi yang makin solid antara Kemenkeu dan Kemendagri diharapkan dapat memastikan penggunaan dana TKD benar-benar tepat sasaran.
Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terakselerasi secara optimal untuk mendorong sektor-sektor prioritas.
"Langkah ini diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif. Melalui sinergi yang semakin erat, alokasi TKD diharapkan akan semakin tepat sasaran, dengan harapan setiap daerah memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan. Dengan begitu, manfaat APBD dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di masing-masing daerah," tuturnya.
(NIA DEVIYANA)
