Kabupaten Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi purposive sampling Program Rice Journey yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Program ini bertujuan membangun sistem tata kelola perberasan nasional berbasis data untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan.
Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Kebijakan Berbasis Data (Data-Driven Policy) Tata Kelola Komoditas Beras yang digelar Kemenko Pangan bersama BRIN di Trio Azana Style Hotel Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), Senin (27/7).
Sebagai bagian dari penelitian tersebut, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, dipilih menjadi lokasi kajian. Desa ini dinilai memiliki hamparan sawah yang produktif, komunitas petani yang aktif, akses yang memadai, serta mampu merepresentasikan potensi sekaligus tantangan sektor pertanian di Kabupaten Kebumen.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Suhanto mengatakan Indonesia saat ini mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Menurutnya, Program Rice Journey menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pengambilan keputusan di sektor pangan.
"Indonesia saat ini mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Program Rice Journey menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pengambilan keputusan di sektor pangan," ujar Suhanto dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Melalui kerja sama dengan BRIN, pemerintah tengah mengembangkan Executive Decision Dashboard Rice Journey, sebuah sistem pendukung keputusan (Decision Support System/DSS) yang mengintegrasikan data komoditas beras dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, panen, penggilingan, stok, distribusi, pasar, hingga konsumsi.
Selain tu, Dashboard tersebut tidak hanya menampilkan kondisi terkini, tetapi juga mampu menghasilkan analisis risiko, simulasi berbagai skenario, serta rekomendasi kebijakan berbasis data. Sistem itu juga diproyeksikan menjadi early warning system untuk memantau kondisi produksi beras nasional sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan secara lebih cepat dan tepat.
Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Kebumen sebagai salah satu daerah percontohan dalam program tersebut.
Sebagai penghasil beras terbesar kedelapan di Jawa Tengah, Kebumen dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tambah tanam hingga mencapai target 170 ribu hektare, serta pengembangan sistem irigasi pompa agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.
Zaeni juga berharap penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, produksi gabah di Kebumen telah melampaui kebutuhan konsumsi daerah sehingga optimalisasi penyerapan hasil panen akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam implementasi Program Rice Journey, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan menyediakan data yang terstandar, terintegrasi, dan interoperabel. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai walidata dengan menyiapkan integrasi data, metadata, serta arsitektur pertukaran data antarperangkat daerah.
Sebagai informasi, FGD tersebut dihadiri Wakil Bupati Kebumen, Staf Khusus Menko Pangan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan, Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, tim peneliti BRIN, Perum Bulog, BPS Kebumen, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kebumen, OPD terkait, pemerintah desa, kelompok tani, perusahaan penggilingan padi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Program ini diharapkan menjadi model pengelolaan data komoditas beras yang dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.
(prf/ega)
