Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) tahap pertama akan dimulai dalam waktu dekat.
Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar hari ini, Selasa (28/7).
"Kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 GW yang Insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama," ujarnya di kawasan Istana Kepresidenan.
"Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan nanti Bapak Presiden [Prabowo] sendiri yang Insyaallah dalam rencananya akan meresmikan," imbuh Bahlil.
Selain mengenai peresmian PLTS 100 gigawatt, Bahlil menyampaikan juga bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 1.400 program Listrik Desa yang selesai dibangun pada tahun 2025, dari total 11.000 yang ditargetkan, sebelum 14 Agustus 2026 mendatang.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa pembangunan Lisdes pada tahun 2025 sudah rampung. Namun, proyek ini masih akan dilanjutkan hingga tahun 2027 untuk menuntaskan 11.000 penyambungan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil.
"Namun 2026-2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi tidak ada isu menyangkut anggaran, sekarang tinggal implementasi, yang saya laporkan tadi yang akan diresmikan itu adalah program 2025 yang sudah selesai," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mulai memprioritaskan pembangunan PLTS sebesar 17 gigawatt (GW) sebagai tahap awal dari target besar 100 GW dalam dua tahun ke depan.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan rencana pengembangan PLTS sedang disusun secara rinci oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).
“Dari Dirjen EBTKE itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu, kan, 17 gigawatt terlebih dulu jadi untuk 17 gigawatt, ya, kemudian secara bertahap ini akan dipenuhi sampai dengan 100 gigawatt,” ujar Yuliot, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (24/4).
Yuliot melanjutkan, pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS di wilayah dengan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang masih tinggi, khususnya di sistem kelistrikan milik PT PLN (Persero).
