Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, buka suara terkait isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan anggaran Rp 1,8 triliun yang sempat disorot dalam rapat Komisi VI DPR.
Zulhas menyebut seluruh alokasi anggaran proyek KDMP dilakukan secara transparan dan bakal diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPKP dan BPK. InsyaAllah kita lakukan dengan transparan dan terbuka," tegasnya saat rapat koordinasi KDMP di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7).
Saat ditanya terkait pengadaan kipas angin, Zulhas hanya menjelaskan bahwa pembangunan KDMP memerlukan anggaran Rp 4 juta per meter persegi. Adapun setiap unit KDMP dibangun seluas 600 meter persegi atau 20x30 meter.
Dia menegaskan pembiayaan KDMP dilakukan secara lump sum atau metode pembayaran dana dalam jumlah tetap yang dilakukan sekaligus dalam satu kali transaksi, tanpa dicicil atau dihitung berdasarkan rincian pengeluaran riil di lapangan.
"Yang dibangun itu kan 600 meter, nilainya lump sum karena ada yang mahal sekali, menurut [Kementerian] PU itu Rp 4 juta per meter, itu kalau Rp 4 juta kali 600 meter Rp 2,4 miliar," jelas Zulhas.
Hanya saja, Zulhas menyebut bahwa pihak TNI yang bertanggung jawab atas pembangunan KDMP bisa menekan anggaran hingga Rp 1,6 miliar per unit atau lebih rendah, apalagi di daerah terpencil.
"Dengan TNI itu bisa ditekan itu Rp 1,6 [miliar], ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi rata-rata 1,6 [miliar]. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali. Padahal dari PU itu bisa Rp 4 juta, Rp 2,4 miliar," tuturnya.
Sementara untuk keperluan kendaraan masing-masing KDMP, lanjut Zulhas, kira-kira mencapai Rp 1,1 miliar. Sehingga total kebutuhan anggarannya sekitar Rp 2,7 miliar per unit koperasi.
"Rp 300 juta sisanya itu ada untuk klinik, macam-macam, ya. Raknya," tandas Zulhas.
Sebelumnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Indonesia, Joao Mota, menanggapi isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk KDMP. Dia meminta anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyampaikan data yang akurat sebelum melontarkan pernyataan tersebut.
Joao prihatin terhadap pernyataan yang disampaikan tanpa didasari oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita prihatin ya khususnya melihat bahwa anggota dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent,” ujar Joao saat dikonfirmasi pada acara Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih di kawasan Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis (16/7).
