Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menggulirkan kebijakan strategis tanpa kajian yang matang.
Menurutnya, wacana pendirian Universitas Republik Indonesia (RI), dinamika di Bank Indonesia, hingga penegakan hukum harus dijawab dengan kebijakan yang berpijak pada kepentingan rakyat dan prinsip keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto kepada wartawan usai peluncuran forum intelektual muda Millennium Public Pulse 28 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Menanggapi rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (RI), Hasto menilai pemerintah perlu lebih dahulu menyusun peta pengembangan pendidikan tinggi nasional agar tidak melahirkan lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan institusi yang sudah ada.
“Seharusnya kita perkuat diferensiasi universitas. Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebagai gemblengan pemimpin nasional dan daerah agar memiliki cara pandang geopolitik. Supaya tidak tumpang tindih,” ujar Hasto.
Ia mengingatkan bahwa gagasan besar Bung Karno mengenai City of Intellect menempatkan setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan masing-masing.
Universitas Pattimura dan Universitas Cenderawasih, misalnya, diproyeksikan menjadi pusat pengembangan ilmu kelautan, sementara IPB diarahkan menjadi kekuatan utama riset dan kedaulatan pangan nasional.
“Kompartemen maritim dibangun di Indonesia timur, IPB dikembalikan rohnya untuk kedaulatan pangan. Diferensiasi koridor strategis ini harus disusun terlebih dahulu sebelum mendirikan lembaga baru,” katanya.
Menurut Hasto, aspirasi masyarakat saat ini lebih menghendaki pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan melalui kesejahteraan guru, beasiswa, dan penguatan kualitas sekolah dibanding membangun institusi baru.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia menyusul mundurnya Perry Warjiyo Gubernur BI.
Ia menilai respons pasar yang negatif tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena mencerminkan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi.
“Reaksi pasar terhadap mundurnya Gubernur BI negatif. Ketidakpastian dianggap makin tinggi. Ini instrumen paling jujur yang harus diperhatikan pemerintah dan DPR,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah yang mampu memulihkan kepercayaan pasar.
Menurutnya, proses pemilihan gubernur BI yang baru harus benar-benar menghasilkan figur yang memiliki kapasitas menjaga stabilitas moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hasto juga mengaitkan hasil survei SMRC yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi dengan keresahan yang ia dengarkan langsung dari kalangan anak muda dalam forum Public Pulse 28.
“PDI Perjuangan akan memakai hasil survei itu, lengkapi dengan analisis kualitatif FGD bersama pakar. Keresahan anak muda dalam diskusi Public Pulse 28 tadi banyak soal ekonomi dan lapangan kerja. Ini harus dijawab dengan program padat karya dan ekonomi kreatif yang dipimpin Mas Prananda Prabowo,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah semestinya direspons melalui sistem yang bekerja secara kelembagaan, bukan sekadar jawaban personal dari pemimpin.
“Di sekitar Presiden harus ada think tank kredibel yang menjangkau grassroots, sehingga responsnya autentik sebagai harapan rakyat paling bawah,” katanya. (faz/ipg)
