Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah preventif sangat penting saat ini untuk mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini diperlukan menyusul berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi yang kian menantang bagi dunia usaha dan industri, baik secara global maupun nasional.
“Ini agar kita bisa mapping kondisi perusahaan-perusahaan itu. Kita berharap langkahnya lebih preventif, kalau bisa sejak keuntungan perusahaan rata-rata dalam waktu 2-3 tahun berturut-turut menurun,” kata Bob.
“Nah, jadi perusahaan juga sudah dimediasi, sehingga ini menjadi langkah untuk membantu perusahaan. Tapi kalau sudah saatnya melakukan PHK, kita juga harus (memastikan) pekerja mendapatkan hak-haknya,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan langkah pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) PHK perlu dibarengi dengan penyelesaian masalah di tingkat hulu ke hilir.
“Yang harus kita lihat adalah apa penyebab PHK dan masalah di hulunya itu apa,” kata Shinta.
“Oleh karena itu yang menjadi perhatian Apindo saat ini kami fokuskan di debottlenecking. Kami sudah memetakan isu-isu prioritas penting yang harus segera diselesaikan melalui debottlenecking dan deregulasi,” ujarnya menambahkan.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja nonaktif akibat PHK mencapai sekitar 126.000 orang pada periode Januari-Mei 2026.
Sedangkan, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) karena PHK telah mencapai sekitar 50.000 klaim pada periode yang sama.
Selain itu, Apindo juga menyoroti indikator Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menurun ke level 46,9 pada Juni 2026, posisi terendah dalam setahun terakhir.
Indeks Kepercayaan Industri (IKI) turut merosot dari 54,12 pada Januari 2026 menjadi 52,90 pada Juni 2026.
Meski masih di atas ambang ekspansi pada level 50, Shinta menilai tren penurunan ini menunjukkan optimisme pelaku industri yang kian terkikis oleh tekanan produksi dan pelemahan permintaan pasar.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia,” kata Shinta.
“Yang membedakan setiap negara adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” imbuhnya.
Baca juga: Menaker pastikan pemerintah hadir hadapi isu PHK di Jateng
Baca juga: Seribuan buruh di Jateng terancam di PHK, Said Iqbal: Perlu pencegahan
Baca juga: OJK pastikan tidak ada PHK massal di sektor perbankan nasional
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini diperlukan menyusul berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi yang kian menantang bagi dunia usaha dan industri, baik secara global maupun nasional.
“Ini agar kita bisa mapping kondisi perusahaan-perusahaan itu. Kita berharap langkahnya lebih preventif, kalau bisa sejak keuntungan perusahaan rata-rata dalam waktu 2-3 tahun berturut-turut menurun,” kata Bob.
“Nah, jadi perusahaan juga sudah dimediasi, sehingga ini menjadi langkah untuk membantu perusahaan. Tapi kalau sudah saatnya melakukan PHK, kita juga harus (memastikan) pekerja mendapatkan hak-haknya,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan langkah pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) PHK perlu dibarengi dengan penyelesaian masalah di tingkat hulu ke hilir.
“Yang harus kita lihat adalah apa penyebab PHK dan masalah di hulunya itu apa,” kata Shinta.
“Oleh karena itu yang menjadi perhatian Apindo saat ini kami fokuskan di debottlenecking. Kami sudah memetakan isu-isu prioritas penting yang harus segera diselesaikan melalui debottlenecking dan deregulasi,” ujarnya menambahkan.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja nonaktif akibat PHK mencapai sekitar 126.000 orang pada periode Januari-Mei 2026.
Sedangkan, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) karena PHK telah mencapai sekitar 50.000 klaim pada periode yang sama.
Selain itu, Apindo juga menyoroti indikator Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menurun ke level 46,9 pada Juni 2026, posisi terendah dalam setahun terakhir.
Indeks Kepercayaan Industri (IKI) turut merosot dari 54,12 pada Januari 2026 menjadi 52,90 pada Juni 2026.
Meski masih di atas ambang ekspansi pada level 50, Shinta menilai tren penurunan ini menunjukkan optimisme pelaku industri yang kian terkikis oleh tekanan produksi dan pelemahan permintaan pasar.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia,” kata Shinta.
“Yang membedakan setiap negara adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” imbuhnya.
Baca juga: Menaker pastikan pemerintah hadir hadapi isu PHK di Jateng
Baca juga: Seribuan buruh di Jateng terancam di PHK, Said Iqbal: Perlu pencegahan
Baca juga: OJK pastikan tidak ada PHK massal di sektor perbankan nasional
