Isu perombakan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka dan menjadi bahan perbincangan publik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai wacana reshuffle ini sudah waktunya dilakukan menjelang dua tahun masa pemerintahan.
Menurut Adi, langkah tersebut penting untuk menyingkirkan menteri yang dianggap tidak maksimal, sering menimbulkan polemik, hingga terseret isu hukum.
"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," kata Adi, dikutip Rabu (29/7).
Adi tidak menyebut nama, tetapi ia menekankan tiga kategori kementerian yang layak dievaluasi. Pertama, kementerian yang berkaitan langsung dengan urusan ekonomi karena menjadi sorotan masyarakat. Kedua, kementerian yang belakangan memicu kegaduhan internal sehingga mengganggu pelayanan publik. Ketiga, kementerian yang terseret isu hukum, meski belum terbukti, tetap merusak persepsi publik terhadap pemerintah.
Ia menambahkan, evaluasi ini krusial karena kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan mulai dipertanyakan. Meski citra pribadi Presiden Prabowo masih tinggi, penilaian terhadap pemerintah bisa menurun akibat menteri yang tidak perform.
Baca Juga: Prabowo Harap Waspada, Presiden Bisa 'Dijatuhkan' Orang Terdekat di Istana: Lebih Baik Bapak Tahu...
"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi," kata Adi.
"Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah," pungkasnya.
