JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah. Tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor membuat rupiah yang kuat dan stabil .
Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aviliani, mengatakan, sekitar 70 persen bahan baku industri nasional masih bergantung pada impor. Dengan demikian, fluktuasi kurs rupiah terhadap dollar AS langsung memengaruhi biaya produksi.
"Yang menjadi persoalan bukan semata-mata rupiahnya di level berapa. Kalau misalnya Rp 18.000 per dolar AS tetapi stabil, pelaku usaha masih bisa menyesuaikan. Yang berat justru kalau nilainya naik turun karena pengusaha tidak bisa terus-menerus mengubah harga produknya," kata Aviliani, seusai konferensi pers Pre-Rakerkonas XXXV, Selasa (28/7/2026), di Jakarta.
Ia menjelaskan, ketika rupiah melemah, pelaku usaha menghadapi pilihan sulit, yakni menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk agar harga tetap terjangkau. Kondisi tersebut terutama dirasakan sektor manufaktur yang memiliki kontrak harga dan perencanaan produksi dalam jangka tertentu.
Di sisi lain, pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan daya saing ekspor. Namun, manfaat tersebut dinilai masih terbatas karena kapasitas ekspor Indonesia belum cukup besar untuk menjadi penyangga utama stabilitas nilai tukar.
"Ekspor Indonesia belum sebesar negara seperti China yang mampu menopang stabilitas mata uangnya melalui surplus perdagangan. Selama ini penguatan rupiah lebih banyak ditopang aliran modal asing ke pasar obligasi dan saham," ujarnya.
Aviliani menilai strategi paling realistis dalam jangka pendek adalah menjaga kepercayaan investor agar arus modal asing tetap masuk ke pasar keuangan domestik. Sementara mengenai suku bunga, Aviliani menilai pengaruhnya terhadap investasi bersifat relatif.
Investor lebih dahulu mempertimbangkan kepastian kebijakan pemerintah dan kepastian hukum sebelum memperhitungkan kondisi makroekonomi, termasuk tingkat suku bunga.
"Yang pertama dilihat investor adalah kebijakan suatu negara dan kepastian hukumnya. Baru kemudian kondisi makro seperti nilai tukar dan suku bunga. Kalau prospek usahanya menguntungkan, tingkat bunga masih bisa disiasati, termasuk mencari sumber pembiayaan dari luar negeri atau melalui pasar modal," katanya.
Meski demikian, ia memperkirakan ruang penurunan suku bunga ke depan masih akan dipengaruhi arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), di tengah potensi kenaikan inflasi dunia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, berharap BI tetap menjalankan bauran kebijakan yang seimbang dan berbasis data. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar tetap terjaga tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
"Tantangan saat ini bukan semata tingkat suku bunga, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan membantu pertumbuhan sektoral," ujar Shinta.
Menurut Shinta, penguatan koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan pemerintah menjadi prasyarat untuk mengatasi berbagai persoalan struktural yang selama ini membebani dunia usaha.
Sejumlah persoalan tersebut antara lain tingginya biaya logistik, beban kepatuhan terhadap regulasi, tumpang tindih aturan, biaya operasional, serta berbagai komponen ekonomi berbiaya tinggi. Berbagai hambatan tersebut dinilai terus menggerus daya saing industri Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan, kebijakan bank sentral tidak akan berubah, yakni tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar sebagai kunci kebijakan. ”Stance kebijakan kami tidak berubah bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini,” ujar Destry seusai menghadiri rapat koordinasi yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7).
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan, pernyataan Destry perlu dibaca sebagai sinyal kesinambungan kebijakan, alih-alih tanda perubahan mendadak menuju kebijakan yang lebih ketat. Pesan ini diharapkan bisa meredam keraguan pasar setelah pergantian kepemimpinan.
”Penekanan pada stabilitas tidak otomatis berarti BI akan selalu menaikkan suku bunga. Suku bunga acuan tetap menjadi jangkar untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan, tetapi bukan satu-satunya alat,” ujarnya.
Kebijakan mengutamakan stabilitas, Josua melanjutkan, akan membuat rupiah cenderung lebih terkendali. Harapannya, ini dapat menahan kenaikan harga barang impor (imported inflation), bahan baku, pangan, energi, serta biaya produksi.
Langkah itu penting mengingat laju inflasi pada Juni 2026 telah mencapai 3,34 persen secara tahunan, mendekati ambang batas atas target BI di kisaran 1,5-3,5 persen. Apabila rupiah dibiarkan melemah lebih jauh, tekanan harga dapat meluas dari barang impor ke harga jual produsen, hingga akhirnya menggerus pendapatan riil masyarakat.
Di sisi lain, Josua menambahkan, stabilitas melalui suku bunga yang terlalu tinggi juga menuntut biaya yang mahal. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan tetap tertahan oleh biaya pembiayaan yang tinggi, tetapi belum mengarah pada pelemahan tajam.
”Stabilitas rupiah melindungi masyarakat dari kenaikan harga, tetapi bunga tinggi meningkatkan cicilan dan mendorong rumah tangga menunda konsumsi,” ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, berpandangan, upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektaksi inflasi di tengah ketidakpastian global justru menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam hal ini, BI kemungkinan tetap mengedepankan bauran kebijakan, yakni kombinasi antara kebijakan suku bunga, intervensi, pengelolaan likuiditas, serta kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk tetap mendukung penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi.
”Jadi, stabilitas dan pertumbuhan menjadi dua tujuan yang saling menyeimbangkan, dicapai melalui instrumen yang berbeda. Seperti pada bulan Juli lalu, bunga acuan ditahan, tetapi insentif likuiditas diberikan pada sektor perbankan,” katanya. (GIO/AGP)
