Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan kebijakan fiskal dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi dan memperluas peluang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan keterkaitan ekonomi daerah.
“Kita tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” kata Ferry dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut Ferry, pertumbuhan dan pemerataan tidak harus dipandang sebagai dua tujuan yang saling bertentangan.
Kebijakan fiskal, lanjut dia, perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perluasan kesempatan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Ia menjelaskan, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal bagi kawasan transmigrasi pada tiga aspek utama, yakni konektivitas, kapasitas lokal, dan keterkaitan ekonomi daerah.
"Untuk kawasan transmigrasi, target kita kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Ferry.
Penguatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membangun jembatan, infrastruktur, dan hunian di kawasan transmigrasi.
Sementara itu, kapasitas masyarakat diperkuat melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta akses pembiayaan.
“Pertumbuhan dan pemerataan tidak harus menjadi suatu pilihan yang saling mengorbankan. Tantangan kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” ujar dia.
Ferry mengatakan kebijakan fiskal juga diarahkan untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal dengan memastikan investasi menciptakan lapangan kerja serta melibatkan tenaga kerja, UMKM, petani, dan rantai pasok daerah.
Menurut dia, insentif fiskal akan diberikan berdasarkan hasil yang dicapai, bukan semata-mata nilai investasi yang masuk.
Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, tidak hanya diukur melalui peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
Ferry menyebut APBN berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi, penggerak pembangunan, dan instrumen perlindungan masyarakat miskin di tengah ketidakpastian global.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga energi serta pangan, memberikan subsidi agar lonjakan harga tidak langsung membebani masyarakat, dan menyalurkan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi, termasuk program vokasi dan magang yang direncanakan diluncurkan pada semester II 2026.
Ferry menambahkan strategi ekonomi dan fiskal 2027 mengusung tema “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Strategi itu ditopang oleh kebijakan fiskal yang disiplin, berhati-hati, dan berkelanjutan, kemudian kebijakan moneter yang menjaga stabilitas serta likuiditas bagi sektor riil, disertai dukungan investasi untuk program prioritas seperti pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi.
Ia menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sedangkan inflasi pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen.
Cadangan devisa pada Juni 2026 mencapai 145,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.360 triliun, setara pembiayaan 5,5 bulan impor.
Likuiditas ekonomi juga tetap menopang aktivitas perekonomian. Uang primer (M0) pada pekan kedua Juli 2026 tumbuh 16,2 persen secara tahunan, sedangkan kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,7 persen.
Hingga 27 Juli 2026, akumulasi aliran modal masuk mencapai Rp115 triliun yang ditopang oleh investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan keterkaitan ekonomi daerah.
“Kita tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” kata Ferry dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut Ferry, pertumbuhan dan pemerataan tidak harus dipandang sebagai dua tujuan yang saling bertentangan.
Kebijakan fiskal, lanjut dia, perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perluasan kesempatan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Ia menjelaskan, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal bagi kawasan transmigrasi pada tiga aspek utama, yakni konektivitas, kapasitas lokal, dan keterkaitan ekonomi daerah.
"Untuk kawasan transmigrasi, target kita kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Ferry.
Penguatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membangun jembatan, infrastruktur, dan hunian di kawasan transmigrasi.
Sementara itu, kapasitas masyarakat diperkuat melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta akses pembiayaan.
“Pertumbuhan dan pemerataan tidak harus menjadi suatu pilihan yang saling mengorbankan. Tantangan kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” ujar dia.
Ferry mengatakan kebijakan fiskal juga diarahkan untuk membangun keterkaitan ekonomi lokal dengan memastikan investasi menciptakan lapangan kerja serta melibatkan tenaga kerja, UMKM, petani, dan rantai pasok daerah.
Menurut dia, insentif fiskal akan diberikan berdasarkan hasil yang dicapai, bukan semata-mata nilai investasi yang masuk.
Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, tidak hanya diukur melalui peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
Ferry menyebut APBN berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi, penggerak pembangunan, dan instrumen perlindungan masyarakat miskin di tengah ketidakpastian global.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga energi serta pangan, memberikan subsidi agar lonjakan harga tidak langsung membebani masyarakat, dan menyalurkan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi, termasuk program vokasi dan magang yang direncanakan diluncurkan pada semester II 2026.
Ferry menambahkan strategi ekonomi dan fiskal 2027 mengusung tema “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Strategi itu ditopang oleh kebijakan fiskal yang disiplin, berhati-hati, dan berkelanjutan, kemudian kebijakan moneter yang menjaga stabilitas serta likuiditas bagi sektor riil, disertai dukungan investasi untuk program prioritas seperti pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi.
Ia menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sedangkan inflasi pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen.
Cadangan devisa pada Juni 2026 mencapai 145,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.360 triliun, setara pembiayaan 5,5 bulan impor.
Likuiditas ekonomi juga tetap menopang aktivitas perekonomian. Uang primer (M0) pada pekan kedua Juli 2026 tumbuh 16,2 persen secara tahunan, sedangkan kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,7 persen.
Hingga 27 Juli 2026, akumulasi aliran modal masuk mencapai Rp115 triliun yang ditopang oleh investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
