JAKARTA, DISWAY.ID-- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai digitalisasi sistem perlindungan sosial menjadi terobosan penting dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Penilaian tersebut disampaikan Qodari setelah meninjau langsung proses pendaftaran Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa, 28 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia juga mencoba sendiri mekanisme pendaftaran yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition).
“Saya tadi mencoba sendiri di antara warga yang hadir melihat bagaimana proses pendaftaran itu dilakukan. Rasanya luar biasa, sangat canggih. Kita bisa menggunakan teknologi yang kekinian, face recognition,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli 2026.
BACA JUGA:Prabowo Bangga 10 Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Sederhana, Apresiasi Sistem Seleksi
Dalam proses tersebut, petugas memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga ke dalam sistem. Identitas kemudian diverifikasi menggunakan teknologi biometrik sebelum dicocokkan dengan berbagai basis data milik pemerintah.
Qodari mengatakan sistem Digitalisasi Perlinsos mampu mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga proses verifikasi penerima bantuan sosial menjadi lebih objektif.
“Tadi datanya langsung match. Ketika dilakukan cross-check dengan data dari PLN maupun lembaga lain, informasinya langsung muncul. Sistem ini menjadi lebih adil karena menggunakan mesin, komputer, dan data yang berasal dari berbagai kementerian serta lembaga,” ujarnya.
Menurut dia, sistem tersebut dapat menampilkan informasi yang relevan untuk menilai kelayakan penerima bantuan, mulai dari penggunaan listrik, kepemilikan kendaraan, hingga kepemilikan lahan.
“Dari PLN bisa terlihat penggunaan dayanya, dari kepolisian bisa diketahui kepemilikan kendaraannya, dari ATR/BPN dapat dilihat kepemilikan lahannya. Jadi yang memberikan jawaban adalah sistem,” katanya.
Selain mengedepankan objektivitas, Digitalisasi Perlinsos juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses dilakukan secara digital sehingga diharapkan mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi.
BACA JUGA:Prabowo: Rakyat Tak Butuh Birokrasi Berbelit-Belit
“Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, masyarakat bisa langsung mengajukannya melalui sistem dan dapat segera diproses. Jadi di sini ada keadilan, ada kecepatan pelayanan, lebih efisien, sekaligus membuat pekerjaan aparatur pemerintah menjadi jauh lebih mudah,” ujar Qodari.
Ia berharap penerapan Digitalisasi Perlinsos dapat memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Perlinsos merupakan portal layanan yang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial menggunakan NIK dan verifikasi wajah. Portal tersebut mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga melalui skema Digital Public Infrastructure.
Untuk mendukung implementasinya, Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan sekitar 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran.
