JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jakarta meluncurkan program "Sekolah Kembali" untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan. Pada tahap awal, program ini menjangkau 180 anak tidak sekolah di wilayah Jakarta Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana mengatakan, program "Sekolah Kembali" adalah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menekan angka anak putus sekolah sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan.
”Program Sekolah Kembali merupakan langkah sistematis Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan layanan pendidikan yang inklusif, merata, serta berkualitas,” kata Nahdiana, Rabu (29/7/2026).
Pada tahap awal, program ini menjangkau 180 anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Barat, yang terdiri atas 26 anak di Kecamatan Tamansari, 59 anak di Kecamatan Tambora, 57 anak di Kecamatan Cengkareng, dan 38 anak di Kecamatan Kalideres.
Program "Sekolah Kembali" diawali dengan pendataan dan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki anak putus sekolah. Proses tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama kecamatan, kelurahan, RT/RW, kader PKK, dan Dasawisma melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga (door to door).
Setelah terdata, anak-anak diberikan kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Bagi yang tidak dapat kembali ke sekolah formal, Pemprov Jakarta menyediakan layanan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Nahdiana mengatakan, keberhasilan program "Sekolah Kembali" tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan orangtua, pendidik, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga lingkungan sekitar.
Menurut dia, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang aman, inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Melalui upaya tersebut, Pemprov Jakarta menargetkan penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia di ibu kota.
Selain itu, Nahdiana berharap implementasi Program "Sekolah Kembali" di Jakarta Barat dapat berjalan optimal sehingga menjadi percontohan untuk diterapkan di wilayah lain di Jakarta.
Adapun program tersebut diluncurkan di tengah masih tingginya jumlah ATS di Jakarta. Berdasarkan data terkini Dasbor Grafik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 29 Juli 2026, jumlah ATS di Jakarta mencapai 94.943 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 47.369 orang yang belum pernah bersekolah (BPB), 28.741 orang putus sekolah (drop out/DO), serta 18.833 orang yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM). Sementara itu, Jakarta Barat mencatat total 25.012 ATS, yang terdiri atas 11.951 BPB, 8.173 drop out, dan 4.888 LTM.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Agus Ramdhani mengatakan, Jakarta Barat memang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah anak putus sekolah yang cukup tinggi. Melalui Program Sekolah Kembali, pihaknya berharap persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap.
”Kita ketahui, tantangan di Jakarta Barat adalah masih tingginya angka anak putus sekolah. Melalui program ini, kita berharap dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara bertahap,” ujarnya.
Agus mengatakan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat saat ini hanya memiliki dua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yakni di Kalideres dan Cengkareng. Untuk menjangkau anak-anak putus sekolah di Tambora dan Tamansari yang belum memiliki SKB, pihaknya membuka layanan pembelajaran melalui Kelas Jauh.
”Wilayah Tambora dan Tamansari belum memiliki SKB, padahal jumlah anak putus sekolah di wilayah tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan Kelas Jauh,” kata Agus.
Selain menyediakan layanan Kelas Jauh, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat juga akan melibatkan para pejabat di lingkungan dinas sebagai tenaga pengajar. Agus mengatakan, dirinya turut mengajar mata pelajaran Pancasila bagi peserta Program Paket C.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jakarta M. Subki menilai upaya mengatasi persoalan anak putus sekolah perlu diikuti dengan perluasan akses pendidikan gratis. Ia meminta Pemprov Jakarta menambah jumlah sekolah swasta gratis yang saat ini mencakup 103 sekolah agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan.
”Program ini perlu diperluas agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan,” ujar Subki.
Selain memperluas sekolah swasta gratis, Komisi E juga mengusulkan penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memperluas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Di sisi lain, Komisi E meminta Dinas Pendidikan mendata ulang seluruh gedung sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi agar tidak ada bangunan sekolah yang luput dari perencanaan perbaikan.
”Kita minta kepada Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi dan mendata ulang sekolah yang rusak ringan, sedang, maupun berat agar bisa direncanakan perbaikannya. Jangan sampai ada yang terlewat sehingga kejadian sekolah roboh terulang lagi,” ujar Subki.
Komisi E juga meminta Dinas Pendidikan memeriksa bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun untuk memastikan kondisi konstruksinya masih layak dan aman digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Terkait pembiayaan pendidikan, Subki mengusulkan agar program beasiswa LPDP Jakarta tetap dilanjutkan, namun dengan alokasi anggaran yang lebih efisien. Menurut dia, sebagian anggaran program tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat sekolah swasta gratis dan pembangunan SLB yang kebutuhannya dinilai lebih mendesak.
Selain itu, Komisi E mendorong pemerataan layanan literasi melalui penambahan pojok baca di rumah susun, tempat ibadah, serta ruang-ruang publik sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
