Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan tenaga profesional dari berbagai bidang kesehatan hingga kuliner dalam jajaran Dewan Pengawas (Dewas). Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program mendapat pengawasan dari pihak yang benar-benar kompeten.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan agar Dewan Pengawas diisi oleh para ahli gizi, dokter spesialis anak, dokter gizi, dokter kandungan hingga chef yang dinilai dapat memberikan masukan terkait penyelenggaraan program MBG.
"Jadi yang Dewan Pengawas, ini memang kita sedang.. kita intinya ingin diawasi oleh orang-orang yang kompeten. Ya, salah satunya kami ingin mengusulkan nanti beberapa ahli gizi, kemudian ada dokter anak, ada dokter gizi, ada dokter kandungan. Ya, memang perlu untuk kita, termasuk juga chef untuk bisa ngasih tips dan lain-lain," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, BGN sengaja membuka ruang seluas-luasnya bagi para tenaga profesional untuk memberikan masukan demi menyempurnakan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
"Jadi, kami sangat membuka diri terhadap segala masukan dan khususnya kami sangat, kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu," ujarnya.
"Makanya, kita ingin berdiskusi dengan para ahli gizi bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk memformulasikan banyak hal. Dan kita akan mengundang yang lain-lain juga. Mengundang, mungkin mengundang asosiasi chef dan seterusnya, kita ingin banyak mendengar itu," sambung dia.
Sudaryono mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan dilakukan untuk merumuskan berbagai aspek teknis dalam program MBG. Selain itu, BGN juga berencana mengundang berbagai organisasi profesi, termasuk asosiasi chef, guna menghimpun lebih banyak masukan agar kualitas program terus meningkat.
Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya, keterlibatan para ahli gizi dalam penyusunan kebijakan dan standar MBG menjadi langkah penting untuk memperbaiki implementasi program, mengingat persoalan gizi masih menjadi salah satu tantangan utama kesehatan di Indonesia.
Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan dan BGN sepakat menggandeng para ahli gizi terkemuka untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG. Pertemuan itu ditargetkan rampung sebelum 5 Agustus 2026 mendatang.
"Sebelum 5 Agustus, Kementerian Kesehatan dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka Indonesia, sudah ada daftarnya, kita akan duduk menentukan dua hal. Nomor satu, targetnya ini kita mau refine sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, lokasinya di mana, fokusnya di mana, dan lain sebagainya," kata Budi saat konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Pangan.
Selain menentukan kelompok sasaran penerima manfaat, forum tersebut juga akan membahas standar menu makanan yang akan diberikan kepada penerima MBG.
"Jadi untuk satu tentukan target, yang satu tentukan standarnya. Standarnya ini ramai, mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk," ujarnya.
Budi optimistis penyempurnaan standar tersebut dapat segera dilakukan sehingga program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan semakin efektif, dalam mengatasi persoalan gizi masyarakat.
"Saya sangat yakin dengan standar yang Kepala BGN baru ini, dia akan cepat gercep beresin itu dengan tegas. Ya sehingga berikan kesempatan kita untuk membenahi program yang menurut saya sangat penting buat kesehatan ini," pungkasnya.
(wur) Add as a preferred
source on Google
