Pemerintah menetapkan skema penyelesaian terhadap 13.000 lebih titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang telah dibangun di berbagai daerah.
Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan pemerintah tengah mengebut penyelesaian 13.000 dapur SPPG baru di daerah prioritas.
"Ada titik baru, jumlahnya 13.000 lebih. Ya, yang banyak protes itu. Ada 13.000 lebih. Karena sudah ada yang dibangun, ada yang gak jalan, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80%. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua," jelas Menko Zulhas dalam konferensi pers, Rabu (29/7/2026).
Menurut Zulhas, penyelesaian titik SPPG baru dibagi ke dalam dua prioritas waktu berdasarkan tingkat kegawatan angka prevalensi stunting wilayah.
"Yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar dan Menkes itu stunting-nya tinggi, Papua Pegunungan itu, NTT, Papua-Papua dan NTT, ya. Ah, ini kita akan selesaikan sebulan ini. Sebulan ini kita selesaikan. Gitu. Dari 13.000 itu sebagian, artinya," katanya.
Lebih lanjut, Zulhas menerangkan, sementara untuk titik SPPG di wilayah Sumatera dan Jawa, pemerintah mengalokasikan masa pengkajian tata kelola hingga dua bulan ke depan.
Baca Juga: Zulhas Persilakan Sekolah Mampu untuk Tolak Makan Bergizi Gratis
Baca Juga: Bukan Sekadar Bagi Makan, Pemerintah Mulai Bongkar Ulang Target dan Menu MBG
"Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu 2 bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya... Yang jauh, gitu, yang pegunungan yang stunting-nya tinggi, satu bulan selesaikan. Yang sisanya dua bulan akan kita selesaikan," tutur dia.
BGN memastikan pembukaan SPPG prioritas di daerah stunting tinggi akan langsung berdampak pada perbaikan status gizi masyarakat lokal.
