Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur juga akan diawasi melalui sistem digital terpadu agar lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai standar.
Sudaryono Kepala BGN pada Rabu (29/7/2026) mengatakan, data Kementerian Kesehatan mencatat 220 kabupaten/kota berstatus stunting tinggi dan 92 kabupaten/kota masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, 182 kabupaten/kota berada pada kategori sedang.
BGN akan memeriksa ketersediaan dapur MBG di setiap wilayah prioritas. SPPG yang sudah tersedia akan segera diaktifkan, sedangkan pembangunan baru diarahkan ke daerah yang belum terlayani.
Fokus awal mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur, sejumlah wilayah Sumatra, dan sebagian Jawa.
“Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki,” kata Sudaryono, seperti dilaporkan Antara.
Penentuan wilayah prioritas didasarkan pada data Kemenkes yang menunjukkan sekitar 40 persen penduduk pada dua kelompok ekonomi terbawah masih kekurangan asupan kalori dan protein.
BGN memperkirakan sekitar 116 juta penduduk mengonsumsi makanan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan aktivitas hariannya.
Pemerintah juga memiliki data penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Integrasi data antarlembaga akan digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta status penerimaan MBG pada anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
Perkembangan kesehatan penerima manfaat akan dipantau melalui program Cek Kesehatan Gratis yang dijalankan bersama Kemenkes.
Pemeriksaan direncanakan berlangsung lebih dari sekali untuk menilai dampak pemberian makanan terhadap kondisi gizi penerima.
Pengawasan dengan Sistem Terpadu
Selain memperbaiki ketepatan sasaran, BGN akan mengawasi seluruh kegiatan dapur MBG secara digital. Pengawasan mencakup pencatatan bahan baku, waktu dan suhu memasak, pendinginan, pengemasan, distribusi, penerimaan makanan, waktu konsumsi, pengembalian ompreng, pencucian, hingga pembelanjaan bahan pangan.
Sistem informasi BGN memiliki tujuh modul yang memuat data penerima manfaat, NIK, sekolah, serta proses distribusi makanan. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan setiap SPPG menjalankan standar operasional prosedur dan memenuhi tingkat layanan yang telah ditetapkan.
BGN turut menyiapkan portal transparansi yang dapat diakses sekolah dan orang tua. Portal itu akan memuat menu harian, foto makanan, kandungan gizi, riwayat menu, lokasi dapur, serta identitas kepala SPPG.
Terkait dugaan pelanggaran dan praktik koruptif dalam pelaksanaan MBG, BGN telah menyerahkan penanganan hukumnya kepada kejaksaan dan aparat penegak hukum. BGN menyatakan siap memberikan akses terhadap data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
“Prioritas pertama adalah membenahi dapur yang sudah berjalan agar bersih, tertib, dan berkualitas sebelum memperluas layanan,” kata Sudaryono.
Pemerintah menargetkan penataan ulang penerima manfaat MBG selesai sebelum 5 Agustus 2026. Kemenkes dan BGN bersama para ahli gizi akan menyaring sekolah, kelompok usia, wilayah, ibu hamil, dan balita yang menjadi sasaran prioritas, sekaligus menentukan standar menu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (ant/ham/rid)
