Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai rencana pemerintah untuk membangun 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu diintegrasikan dengan program listrik desa. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, dengan integrasi ini bukan hanya target kapasitas pembangkit listrik surya yang tercapai, tapi ekonomi pedesaan juga tumbuh.
Menurut Fabby, pemanfaatan energi yang produktif dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Listrik desa tidak boleh lagi dipandang sekadar pemenuhan statistik rasio elektrifikasi, melainkan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Fabby dalam keterangan resmi, pada Rabu (29/7).
Fabby menambahkan elektrifikasi pulau dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan energi surya skala komunitas secara masif dapat membantu pencapaian target pembangunan PLTS sebelum 2030.
“Ini juga mempercepat demokratisasi energi dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok nusantara,” ujarnya.
Pemerintah diketahui tengah bersiap memasuki proses peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek PLTS 100 GW. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana tersebut usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, pada Selasa (28/7).
Selain membahas proyek PLTS, Bahlil juga melaporkan perkembangan program elektrifikasi desa. Ia mengatakan, pemerintah sudah menyelesaikan penyediaan akses listrik di lebih dari 1.400 desa. Prabowo pun dijadwalkan meresmikan penyelesaian program tersebut sebelum 14 Agustus mendatang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengajak perusahaan Cina untuk berinvestasi di proyek PLTS 100 GW. Menurut Airlangga, industri panel surya yang telah beroperasi di Indonesia juga bisa diperkuat dan dikembangkan, untuk membangun rantai pasok industri tenaga surya yang lebih lengkap dan terintegrasi.
