REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO UTARA, – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong penyelenggaraan demokrasi berkelanjutan di wilayah pesisir tersebut. Upaya ini ditekankan dalam sebuah pertemuan konsolidasi yang digelar bersama tokoh masyarakat di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, pada Rabu.
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara, Ismail Buna, menyatakan bahwa pertemuan ini membahas peran dan fungsi pengawasan pemilu, khususnya di masa non tahapan. Diskusi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi secara berkelanjutan.
Ismail menegaskan bahwa di masa non tahapan, aktivitas pengawasan tidak lantas berhenti. Justru, periode ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran publik dan memperkuat partisipasi masyarakat.
“Penguatan demokrasi harus dilakukan secara terus-menerus. Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi politik kepada warga, serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat di lingkungan masing-masing,” kata Ismail.
Menyerap Aspirasi dan Mencegah Pelanggaran
Pertemuan tersebut juga menjadi sarana bagi Bawaslu untuk menyerap aspirasi dan pandangan masyarakat terkait dinamika demokrasi di tingkat lokal. Bawaslu berharap kolaborasi dengan tokoh masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain itu, sinergi ini diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang. Komunikasi langsung seperti ini dinilai penting untuk membangun hubungan yang kuat antara lembaga pengawas dan masyarakat.
Tokoh masyarakat Desa Titidu menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi di Gorontalo Utara. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tahapan pemilu, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas.
