EtIndonesia.com Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tidak lagi hanya berlangsung melalui ancaman militer atau pengerahan kekuatan bersenjata. Di balik berbagai perundingan yang berlangsung sepanjang akhir Juli 2026, tekanan ekonomi justru disebut menjadi instrumen paling efektif yang digunakan Washington untuk memengaruhi arah kebijakan Teheran.
Laporan terbaru yang dipublikasikan Axios pada akhir Juli 2026 mengungkap sejumlah informasi mengenai proses negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Berdasarkan keterangan sejumlah pejabat yang mengetahui jalannya pembicaraan, pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai lebih mengandalkan kendali terhadap sistem keuangan internasional dibandingkan penggunaan kekuatan militer sebagai alat utama untuk menekan Iran.
Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika menilai bahwa kondisi ekonomi Iran saat ini sedang berada dalam salah satu fase paling sulit dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan akibat sanksi internasional, terbatasnya akses terhadap sistem keuangan global, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan disebut telah mempersempit ruang gerak pemerintah Iran dalam mengelola perekonomian nasional.
Berdasarkan informasi intelijen Amerika Serikat yang dikutip Axios, sistem perbankan Iran kini menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya penarikan dana oleh masyarakat. Banyak warga memilih menarik simpanan mereka karena khawatir terhadap memburuknya kondisi ekonomi dan nilai mata uang nasional. Fenomena tersebut semakin memperbesar tekanan likuiditas yang harus ditanggung lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut.
Ironisnya, meskipun Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di kawasan Timur Tengah, negara itu justru dilaporkan mengalami kelangkaan bahan bakar di sejumlah wilayah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata terkait produksi energi, melainkan juga menyangkut distribusi, pembiayaan, serta keterbatasan akibat sanksi ekonomi yang masih membebani sektor energi Iran.
Tekanan ekonomi itu juga disebut mulai memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kewajiban anggaran negara. Salah satu indikasi yang menjadi perhatian Washington adalah laporan mengenai kesulitan pemerintah Iran dalam membayar gaji anggota Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC), yaitu salah satu institusi militer paling berpengaruh di negara tersebut.
Bagi pemerintah Amerika Serikat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan finansial mulai menyentuh institusi-institusi strategis Iran yang selama ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung berbagai operasi regional Teheran.
Seorang pejabat Amerika yang mengetahui jalannya pembicaraan bahkan mengungkapkan bahwa ketika delegasi Iran melakukan perundingan dengan Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump yang disebut terlibat dalam proses diplomasi tersebut, salah satu permintaan utama yang disampaikan pihak Iran bukanlah mengenai persenjataan ataupun pencabutan seluruh sanksi secara langsung.
Sebaliknya, kebutuhan paling mendesak yang mereka ajukan adalah memperoleh akses terhadap dana tunai. Permintaan tersebut dinilai mencerminkan besarnya tekanan likuiditas yang sedang dihadapi pemerintah Iran dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan membiayai berbagai kebutuhan negara.
Informasi tersebut memperkuat pandangan bahwa kendali atas sistem keuangan internasional kini menjadi salah satu alat tawar paling penting yang dimiliki Washington. Selama Amerika Serikat masih memiliki pengaruh besar terhadap transaksi dolar, jaringan perbankan internasional, dan berbagai mekanisme pembayaran global, kemampuan Iran untuk mengakses sumber pembiayaan akan tetap sangat terbatas.
Di tengah proses negosiasi tersebut, Axios juga mengungkap adanya sebuah skema kompromi yang sempat dibahas oleh kedua belah pihak. Dalam usulan tersebut, Iran bersama Oman akan memperoleh sebagian hak pengelolaan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Selain memperoleh peran dalam pengelolaan jalur pelayaran tersebut, kedua negara juga disebut berpeluang mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihasilkan melalui mekanisme pengelolaan internasional terhadap kawasan tersebut.
Model kerja sama yang diusulkan dikabarkan mengacu pada sistem pengelolaan Selat Malaka, yang selama ini dikelola secara bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga keamanan pelayaran sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada negara-negara yang berada di sekitar jalur perdagangan internasional tersebut.
Namun, usulan tersebut ternyata tidak langsung memperoleh dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintahan Iran. Menurut pejabat Amerika yang dikutip Axios, muncul perbedaan pandangan cukup tajam di dalam kepemimpinan Teheran.
Sebagian pejabat melihat skema tersebut sebagai peluang untuk memperoleh pemasukan ekonomi baru sekaligus mengurangi tekanan akibat sanksi internasional. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan Iran dalam pengelolaan Selat Hormuz dapat meningkatkan stabilitas kawasan serta membuka ruang kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Di sisi lain, terdapat kelompok yang menolak usulan tersebut karena khawatir mekanisme baru itu justru akan membuat Iran semakin bergantung pada sistem perdagangan internasional yang masih didominasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Perbedaan pandangan inilah yang disebut menjadi salah satu penyebab utama mengapa proses negosiasi hingga akhir Juli 2026 masih belum menghasilkan kesepakatan final.
Sejumlah analis menilai bahwa apabila skema tersebut benar-benar diterapkan, struktur pemasukan Iran di masa depan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagian sumber pendapatan strategis negara akan bergantung pada mekanisme perdagangan internasional yang melibatkan berbagai pihak dan pada akhirnya tetap membutuhkan dukungan serta persetujuan dari Amerika Serikat.
Dengan kata lain, meskipun Iran memperoleh manfaat ekonomi melalui pengelolaan Selat Hormuz, Washington tetap memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan sistem tersebut. Kondisi itu berpotensi mengubah keseimbangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Perubahan tersebut juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap persaingan global antara Amerika Serikat dan China. Selama beberapa tahun terakhir, Beijing terus memperkuat hubungan ekonomi dan strategis dengan Teheran sebagai bagian dari kepentingannya di Timur Tengah.
Namun apabila Iran semakin terintegrasi ke dalam mekanisme perdagangan internasional yang dipengaruhi Amerika Serikat, maka salah satu mitra strategis utama China di kawasan tersebut berpotensi memiliki ruang gerak yang lebih terbatas.
Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan antarnegara besar pada era modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah rudal, kekuatan angkatan bersenjata, maupun kemampuan militer konvensional.
Penguasaan terhadap sistem keuangan global, akses terhadap jalur perdagangan internasional, serta kemampuan mengendalikan arus modal dan likuiditas kini menjadi faktor yang tidak kalah menentukan.
Perkembangan negosiasi antara Washington dan Teheran pun menjadi bukti bahwa dalam geopolitik abad ke-21, tekanan ekonomi sering kali mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan ancaman penggunaan kekuatan militer.
Hasil akhir dari perundingan ini diperkirakan tidak hanya akan menentukan hubungan Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan politik dan ekonomi di Timur Tengah dalam beberapa tahun mendatang. (***)
