Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi dampak perang Amerika Serikat dan Iran terhadap perekonomian Indonesia, menyusul ketidakpastian global yang dipicu konflik dan potensi gangguan di Selat Hormuz.
MPR Soroti Risiko Geopolitik dan Dampak EkonomiLestari menyampaikan hal tersebut saat membuka diskusi daring bertema Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (29/7/2026).
Ia mengungkapkan, "Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif."
Menurut Lestari, konflik yang berlangsung sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak dan gas dunia.
Ia menyebut kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah beban anggaran negara, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Lestari juga mendorong penerapan politik luar negeri bebas aktif serta kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika global.
Pakar Paparkan Tantangan dan Langkah AntisipasiDiskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar yang membahas perkembangan konflik AS-Iran serta dampaknya terhadap ekonomi dan hubungan internasional.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad menilai proses perundingan AS-Iran belum menemui jalan buntu meski kedua negara kembali saling menyerang.
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada Siti Mutiah Setiawati menilai Indonesia menghadapi tantangan diplomasi karena dinilai tidak lagi dipandang netral oleh sejumlah pihak.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi mengingatkan kenaikan harga minyak dunia dapat memicu dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional.
Ia mengatakan, "Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut."
Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menata kebijakan domestik secara adaptif agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Ia mengungkapkan, "Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB."
