Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof. Didin Damanhuri menilai, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan pada kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Dia menjelaskan, jika sejak awal reformasi sampai akhir era Jokowi pembangunan lebih bersifat big push, yaitu infrastruktur besar-besaran, namun di era Prabowo ini paradigmanya mulai bergeser ke people center development.
"Dengan perubahan pembangunan ekonomi ini, seharusnya para pengusaha bisa memanfaatkan momen. Berkolaborasi dan membangun sentra ekonomi di skala lokal. Membangun kekuatan ekonomi daerah, agar bisa maju bersama," kata Prof. Didin dalam keterangannya, Kamis, 30 Juli 2026.
- [Istimewa]
Dia juga menegaskan, masyarakat khususnya kalangan pengusaha jangan alergi dengan kata pribumi.
Apalagi saat ini, menurutnya Presiden Prabowo juga tengah mengusung ekonomi kerakyatan, yang salah satu fokusnya adalam membantu para pengusaha kecil dan lokal untuk berkembang.
"Ada sejarahnya terkait kata pribumi. Mungkin waktu itu, ada perbedaan pandangan antara Presiden Soeharto dengan Benny Moerdani, yang saat itu adalah Panglima ABRI, yang tidak terlalu suka dengan istilah itu. Ada semacam regulasi, untuk tidak lagi dibolehkan memakai istilah pribumi," kata Prof. Didin.
"Pelarangan istilah ini secara resmi pada tahun 1998, ditujukan untuk penyelenggaraan layanan pemerintah," ujarnya.
Dia menyatakan, para pengusaha saat ini, harus bisa mendobrak dogma pribumi, seperti yang kerap digaungkan oleh para penjajah Belanda. Menurutnya, para pengusaha pribumi harus berupaya menjadikan usaha mereka bisa setingkat dengan usaha para pengusaha asing maupun aseng.
Apalagi, lanjut Prof. Didin, Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakannya mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
"Seperti Asprindo, yang mengusung kata pribumi, sekarang sudah memiliki jaringan di hampir seluruh Indonesia. Sudah beberapa tahun ini bergerak, cabang-cabangnya ada di hampir semua provinsi. Bahkan, kemarin ada acara di Sulawesi Selatan, meresmikan pengurus baru. Saya ikut juga di sana," ujarnya.
Prof. Didin menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo memang tidak menegaskan kata pribumi itu sendiri, tapi muncul kerangka people center development. Kebijakannya pun membawa substansi ekonomi kerakyatan.
"Kerangka ekonomi rakyat itu diterjemahkan dalam Asta Cita. Salah satunya MBG. Modelnya, perbaikan gizi masyarakat bawah. Kemudian ada koperasi desa, yang ambisinya 82.000 desa sekaligus, tapi akhirnya sekarang prioritasnya 40.000 desa dulu," kata Prof. Didin
