jpnn.com, JAKARTA - Direktur Indonesian Public Institute (IPR) Iwan Setiawan memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait kasus yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberanian moral, tanggung jawab, dan wujud nyata komitmen pimpinan Kejaksaan Agung dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transpran serta berorientasi pada pembenahan internal.
BACA JUGA: Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Pertanyakan Langkah Kejagung
"Permintaan maaf yang disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin merupakan langkah yang patut diapresiasi. Keberanian seorang pimpinan lembaga untuk mengakui adanya persoalan internal menunjukkan tanggung jawab moral sekaligus komitmen kuat untuk melakukan perbaikan," ujar Iwan dalam keterangannya.
Iwan menilai krisis yang dihadapi saat ini justru harus dijadikan titik balik emas untuk mempercepat reformasi kelembagaan.
BACA JUGA: Pakar: Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Pihak Lain Dalam Kasus Febrie Adriansyah
Langkah-langkah konkret seperti penguatan pengawasan internal, perbaikan mekanisme promosi jabatan, peningkatan integritas aparat, dan penutupan celah penyalahgunaan wewenang menjadi kunci utama agar Kejaksaan Agung makin profesional.
Guna memastikan agenda pembenahan berjalan tuntas, Iwan menekankan krusialnya dukungan dari Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja strategis untuk menjadi benteng penguat institusi.
BACA JUGA: Pesan Jaksa Agung kepada Kuntadi Setelah Heboh Skandal Febrie
"Dukungan DPR bukan dalam bentuk pembelaan individu, melainkan penguatan institusi. DPR perlu mengawal agenda reformasi internal melalui fungsi pengawasan yang objektif, kritis, dan konstruktif, memastikan kecukupan anggaran reformasi, serta memberikan dukungan regulasi tanpa mengganggu independensi penegakan hukum," jelasnya.
Selain DPR, Iwan juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjadi pengawas eksternal yang memberikan kontrol sosial positif dan menjaga proses bersih-bersih ini agar berjalan menyeluruh serta tidak tebang pilih berdasarkan prinsip equality before the law.
Ia meyakini, dengan kepemimpinan yang akuntabel serta dukungan solid dari DPR dan masyarakat, Korps Adhyaksa akan mampu melewati ujian ini dengan hasil yang positif.
"Apabila pembenahan ini dilakukan secara konsisten dan mendapat dukungan dari DPR serta masyarakat, saya optimistis Kejaksaan dapat keluar dari persoalan ini dengan institusi yang jauh lebih kuat, profesional, dan semakin dipercaya publik," pungkas Iwan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
