Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Tito, persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah.
“Ya saya enggak usah sampaikan, yang jelas saya sudah laporkan. Iya, kan beliau sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).
Tito mengatakan, Prabowo konsisten mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi, termasuk yang melibatkan kepala daerah.
“Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung ya,” katanya.
Bahas Penguatan Kapasitas Kepala DaerahTito menegaskan, kondisi maraknya OTT kepala daerah telah ia sampaikan langsung kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, ia juga membahas langkah memperkuat kapasitas kepala daerah sebelum dan sesudah menjabat.
“Ya sudah disampaikan, kemarin saya sampaikan pas di IPDN, termasuk pembahasan bagaimana memperkuat kemampuan kepala daerah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih, karena latar belakangnya berbeda,” tuturnya.
Menurut Tito, tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan maupun birokrasi sehingga diperlukan pembekalan yang lebih teknis.
“Nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja,” pungkasnya.
Pernyataan Tito disampaikan di tengah kembali mencuatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan pemerasan yang diduga dilakukan seorang pegawai KPK terhadap Anom sebagai klaster perkara yang berbeda.
