Pantau - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, bersama PT Pertamina Patra Niaga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melalui rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Kobar pada Kamis.
Rapat dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah bersama Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto, dengan membahas penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Nurhidayah mengatakan, "Pertemuan ini salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, baik itu secara langsung disampaikan kepada kami dan juga melalui media sosial."
Nurhidayah menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut.
Pemkab Kotawaringin Barat segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar pendistribusian BBM berjalan lancar, tertib, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemkab Kotawaringin Barat juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan unsur Polres, Kodim 1014/Pangkalan Bun, dan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat guna mendukung pengawasan distribusi BBM.
Nurhidayah mengatakan, "Kami tentunya ingin ini berjalan aman dan tidak ada persoalan serta juga kendala, tetapi dari sisi pendistribusian dan sifatnya regulasi, itu berada di tangan Pertamina."
Pertamina Sebut Stok BBM AmanSales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto, menyatakan stok BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat berada dalam kondisi aman.
Menurut Lucky, antrean panjang di SPBU bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM.
Lucky mengatakan, "Antrean panjang BBM ini terjadi karena pengaruh perubahan pola konsumsi masyarakat, setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax beberapa waktu lalu."
Ia menjelaskan realisasi konsumsi Pertamax mengalami penurunan sekitar 32 persen, sementara penggunaan Pertalite meningkat sekitar 12 persen.
Lucky mengatakan, "Jadi adanya pergeseran konsumsi inilah yang turut memengaruhi kondisi antrean di sejumlah SPBU."
Langkah Penguatan Distribusi dan PengawasanSebagai tindak lanjut, Pertamina akan memperkuat distribusi BBM melalui peningkatan monitoring ketahanan stok di setiap SPBU serta melakukan pemantauan rutin distribusi BBM dari depot ke lembaga penyalur.
Setiap SPBU juga diminta menerapkan manajemen stok secara optimal melalui pemantauan stok awal setiap pagi, evaluasi penyaluran harian, serta penyusunan perencanaan kebutuhan BBM untuk hari berikutnya.
Pertamina juga akan melakukan pengaturan jam operasional SPBU, memperbaiki pengelolaan antrean di area SPBU, dan menambah nozzle pengisian Pertalite di beberapa lokasi.
Selain itu, Pertamina akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi serta melakukan pemblokiran akun barcode yang terindikasi melakukan penyalahgunaan.
Lucky mengatakan, "Kita juga akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Akan ada tindak tegas lainnya yaitu pemblokiran akun barcode yang terindikasi melakukan penyalahgunaan."
Pertamina juga akan mengusulkan penambahan kuota Pertamax serta meningkatkan edukasi kepada operator SPBU terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam penyaluran BBM bersubsidi dan penggunaan sistem QR Code.
Lucky mengatakan, “Harapannya dengan langkah-langkah yang kita upayakan tersebut, antrian panjang BBM di Kabupaten Kobar dapat di atasi, serta aktivitas di SPBU dapat berjalan lancar kembali.”
