JAKARTA - Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menjaring para bupati di berbagai daerah di Indonesia. Terkait hal ini, KPK menyatakan bahwa pihaknya tak pernah menargetkan pihak tertentu dalam melaksanakan OTT.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa modal dasar OTT KPK adalah aduan dari masyarakat.
"Ya sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat," kata Fitroh kepada wartawan merespons pertanyaan terkait maraknya penangkapan bupati dalam giat operasi senyap beberapa waktu belakangan, Kamis (30/7/2026).
Fitroh menjelaskan, pihaknya menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan praktik korupsi. Aduan tersebut yang kemudian ditelaah dan beberapa di antaranya ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan bupati.
Baca Juga:Perundungan Berujung Maut, Siswa SMP di Lumajang Tewas Dipukul gegara Sampah"Bukan berarti di level gubernur enggak ada. Juga ada, hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup. Karena KPK juga tidak boleh melakukan penegakan hukum dengan serampangan, tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti," ujarnya.
Fitroh melanjutkan, dengan adanya OTT yang lebih banyak menjaring bupati bukan berarti pihaknya memberikan 'perlindungan' kepada kepala daerah atau penyelenggara lainnya.
"Jadi bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," ucapnya.
#nasional
