Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, dengan dana tersebut telah dimasukkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027 yang diajukan kepada DPRD NTB.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, di Mataram, Kamis.
Menurut Nursalim, penganggaran persiapan PON juga dilakukan melalui APBD Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp10 miliar.
Ia mengungkapkan, "Anggaran untuk PON 2028 akan kita siapkan kembali di APBD Tahun 2028."
Kebutuhan Anggaran Masih KurangBKAD NTB memperkirakan kebutuhan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028 mencapai sekitar Rp100 miliar.
Hingga saat ini, anggaran yang telah direncanakan Pemprov NTB baru mencapai Rp70 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp30 miliar.
Nursalim mengatakan, "Hitungan kami, masih kurang sekitar Rp30 miliar untuk pembiayaan dana PON 2028."
Pemprov NTB berharap pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp616 miliar yang menjadi hak NTB agar dapat digunakan untuk menambah anggaran persiapan PON.
Ia mengungkapkan, "Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uang itu (DBH) bisa masuk lagi kan."
Ajukan Tambahan Dana ke Pemerintah PusatSelain mengandalkan APBD, Pemprov NTB juga mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar kepada pemerintah pusat untuk mendukung persiapan PON 2028 yang akan digelar di NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jakarta.
Dana tersebut direncanakan digunakan untuk merevitalisasi berbagai arena olahraga yang sudah ada di NTB, termasuk GOR 17 Desember di Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Nursalim menegaskan, "Untuk menambal kebutuhan anggaran itu tentu kita menghendaki agar pemerintah pusat bisa memberikan persentase Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 lebih tinggi ke NTB."
Ia menjelaskan Menteri Keuangan telah menganggarkan sekitar Rp90 triliun dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 yang akan disalurkan kepada 38 provinsi serta sekitar 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Pemprov NTB juga kembali berharap Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp600 miliar yang masih tertunda dapat segera disalurkan oleh pemerintah pusat.
Nursalim mengatakan, "DBH-DBH kita yang tertunda kemarin mudah-mudahan bisa masuk semua."
Perhitungan teknis mengenai total kebutuhan biaya penyelenggaraan PON 2028 di NTB hingga kini masih dilakukan oleh KONI NTB.
Ia menegaskan, “Tapi, karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, maka kami berkewajiban menyiapkan dana hibah PON 2028 kepada KONI.”
