Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyebut banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) bukan soal keberhasilan semata, tetapi menjadi persoalan yang serius soal lemahnya tata kelola pemerintahan.
Diketahui, sejak awal 2026, lembaga anti rasuah telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 18 kali, 12 di antaranya menyasar Bupati dan Wali Kota, sementara pejabat paling tinggi, yaitu Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim.
"Tingginya jumlah operasi tangkap tangan KPK sepanjang semester satu tidak boleh dipakai sebagai ukuran keberhasilan semata. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius sekaligus menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat kepada KPK terus meningkat," katanya, Kamis (30/7).
Setyo mengungkapkan, perkara yang ditangani KPK tidak hanya berbicara tentang siapa pelakunya, melainkan kelemahan sistem yang memungkinkan korupsi tersebut bisa terjadi.
Sejauh ini praktik suap pengaturan proyek, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga jual beli pengaruh atau jual beli jabatan masih ditemukan dalam berbagai sektor pelayanan publik.
Tentunya, ini menjadi alarm bahwa KPK akan terus melakukan penindakan terhadap para pelaku korupsi baik pada level kepala daerah ataupun yang lebih tinggi.
"KPK akan terus menindak tegas pelaku korupsi dan setiap perkara ini menjadi alarm atau peringatan bahwa masih terdapat kelemahan tata kelola yang wajib diperbaiki bersama," ujarnya.
Di sisi lain, Setyo menuturkan, untuk menekan angka korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, namun sebelum itu mesti adanya pencegahan dan pemberian pendidikan anti korupsi.
Sekadar informasi, sepanjang semester satu tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang KPK bawa ke pengadilan ada 119, perkara yang dilimpahkan ada 46. (aha/dpi)
