jpnn.com, JAKARTA - Kemitraan Indonesia dan Norwegia dalam menjaga hutan tropis serta mengatasi perubahan iklim global dinilai telah menghadirkan model baru kerja sama internasional yang lebih setara, transparan, dan berbasis hasil.
Melalui mekanisme Results-Based Payment (RBP), pembayaran diberikan setelah Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan berdasarkan capaian yang terukur dan telah diverifikasi secara independen.
BACA JUGA: Gus Rozin Membuka Jalur Diplomasi Pendidikan dengan Tiongkok
Pandangan tersebut mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Diplomasi Bumi: Cerita di Balik Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz dan menghadirkan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati selaku Editor Utama buku, Agus Justianto selaku Project Director FOLU Norway Contribution Phase 1, serta Endah Tri Kurniawaty, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
BACA JUGA: Pakar Dorong Diplomasi Sawit Proaktif untuk Hadapi Diskriminasi Perdagangan Global
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menegaskan diplomasi lingkungan kini telah menjadi bagian penting dari diplomasi pembangunan Indonesia. Keberhasilan menekan laju deforestasi, memperbaiki tata kelola hutan, serta mengembangkan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menunjukkan bahwa perlindungan hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memenuhi target Persetujuan Paris.
Haruni Krisnawati menjelaskan kemitraan Indonesia–Norwegia bermula dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010 di Oslo. Kesepakatan tersebut membuka peluang pemberian kontribusi berbasis hasil hingga US$1 miliar, sesuai capaian pengurangan emisi Indonesia dari sektor kehutanan.
BACA JUGA: Habib Aboe: Kota Bogor Memiliki Potensi Luar Biasa sebagai Pelopor Halal Gastronomy Diplomacy
Namun implementasi LoI menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan perbedaan pandangan sehingga kedua negara menyepakati untuk mengakhiri LoI pada September 2021 dan membuka ruang bagi pembentukan kerangka kerja sama yang baru.
"Berakhirnya LoI bukan berarti hubungan kedua negara berhenti. Sebaliknya, hal tersebut menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang lebih setara dan lebih matang," ujar Haruni.
Hubungan kedua negara kemudian memasuki babak baru melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2022. Dalam skema baru tersebut, kedua negara membangun hubungan sebagai mitra yang setara dengan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan pembayaran dilakukan berdasarkan capaian nyata pengurangan emisi yang telah diverifikasi, bukan sebagai bantuan pembangunan.
Melalui skema tersebut, Indonesia telah menerima tiga tahap pembayaran kinerja dengan nilai keseluruhan sekitar US$216 juta.
Tahap pertama sebesar US$56 juta diberikan atas keberhasilan pengurangan emisi periode 2016–2017. Selanjutnya Norwegia menyetujui pemberian kontribusi tahap kedua dan ketiga sekaligus sebesar US$100 juta atas kinerja pengurangan emisi periode 2017-2018 dan 2018-2019, serta tahap keempat sebesar US$ 60 juta untuk capaian penurunan emisi pada periode 2019-2020.
Seluruh dana tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan digunakan untuk mendukung berbagai program perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Agus Justianto menambahkan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu strategi nasional paling ambisius di sektor kehutanan.
Program ini menargetkan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada tahun 2030 melalui pengurangan deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan cadangan karbon.
Sementara itu, Endah Tri Kurniawaty menjelaskan bahwa keberadaan BPDLH menjadi instrumen penting Indonesia's FOLU Net Sink 2030 untuk memastikan seluruh dana pembayaran berbasis hasil dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kegiatan perlindungan lingkungan hidup serta masyarakat yang menjadi pelaku utama pengelolaan hutan.
BPDLH akan terus berkolaborasi dan bersinergi mendukung berbagai komitmen bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup.
Para pembicara sepakat bahwa keberhasilan kemitraan Indonesia–Norwegia menunjukkan penyelesaian perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja.
Dibutuhkan kepercayaan, konsistensi kebijakan, transparansi, serta komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Model kerja sama yang dibangun Indonesia dan Norwegia membuktikan bahwa perlindungan hutan tropis dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui buku ini, Kementerian Kehutanan berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi negara-negara tropis lainnya dalam membangun kemitraan internasional yang setara, saling menghormati, dan berorientasi pada hasil nyata bagi perlindungan hutan serta pengendalian perubahan iklim global. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iran: Pelanggaran Gencatan Senjata Berulang Oleh AS Merusak Diplomasi
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
