PRESIDEN Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Kelahiran URI menghadirkan harapan sekaligus pertanyaan. Harapan, karena Indonesia ingin mencoba dengan ekosistem baru untuk melahirkan pemimpin pemerintah/BUMN masa depan yang kompeten, berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan mampu menghadapi kompleksitas perubahan global.
Namun, di sisi lain, kehadiran URI juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apa sesungguhnya alasan utama pendirian URI?
Apa yang membedakannya dengan perguruan tinggi yang selama ini telah ada? Dan bagaimana kedudukannya dalam sistem pendidikan tinggi nasional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dikemukakan karena pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan mendirikan gedung, membentuk organisasi, atau merekrut mahasiswa.
Perguruan tinggi adalah institusi strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca juga: Universitas Republik Indonesia sebagai Ironi Baru Pendidikan Tinggi
Terlebih jika institusi tersebut membawa nama "Republik Indonesia", tentu ekspektasi publik terhadap kualitas, integritas, dan kontribusinya akan sangat tinggi.
URI idealnya tidak hadir sekadar sebagai universitas baru di tengah 4.303 perguruan tinggi yang telah aktif di Indonesia.
URI harus memiliki distinguishing factor, kekhasan dan keunggulan yang benar-benar membedakannya.
Jika tujuan utamanya adalah mencetak pemimpin nasional dan BUMN masa depan, maka URI harus mampu menawarkan model pendidikan kepemimpinan yang lebih komprehensif, integratif, dan relevan dengan tantangan zaman.
Beberapa ProblematikaIndonesia saat ini menghadapi persoalan semakin kompleks. Perubahan teknologi digital, kecerdasan buatan, geopolitik, perubahan iklim, ekonomi digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, korupsi, hingga ketimpangan sosial membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, keberanian moral, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi krisis.
Dalam konteks inilah, URI dirancang dapat mengambil peran strategis. URI dapat diarahkan menjadi laboratorium kepemimpinan nasional/BUMN yang mempertemukan kepemimpinan, ilmu hukum, ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, sosial, dan kebudayaan.
Pendidikan tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi harus membentuk kemampuan memecahkan persoalan nyata bangsa.
Namun demikian, terdapat sejumlah problematika yang harus dijawab secara terbuka.
Pertama, problematika dasar hukum dan kedudukan kelembagaan. Hal ini karena sampai saat ini tidak menginduk pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Disdiknas, UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan PP No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Selain itu, belum diketahui dengan jelas dasar hukum pendirian URI tersebut, misalnya peraturan presiden atau apapun bentuknya.
Kita hanya tahu Keputusan Presiden Nomor 80/ P/ 2026 Tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur URI.
