JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar partai memperkuat sekolah partai agar calon kepala daerah memiliki bekal yang memadai sebelum diusung dalam Pilkada.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korupsi.
"Perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," kata Tito, Jumat, 31 Juli 2026.
BACA JUGA:Leonardi Dituntut 8 Tahun Penjara dalam Kasus Satelit Kemhan, Tim Hukum Pertanyakan Penyelundupan Pasal
Tito menyatakan Kementerian Dalam Negeri siap terlibat dalam program tersebut bersama sejumlah lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap materi pelatihan bisa membekali calon kepala daerah agar memahami penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mudah bergantung pada aparatur di bawahnya.
"Mungkin bimbingan teknis kami siap untuk diundang, Mendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan supaya nggak dibohongin sama stafnya," ujarnya.
Selain pelatihan sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan adanya program penyegaran secara berkala bagi kepala daerah yang telah terpilih.
BACA JUGA:Update Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini 31 Juli 2026, Terik Seharian!
Menurutnya, pembinaan dapat dilakukan setiap enam bulan melalui lembaga pendidikan milik Kemendagri, seperti IPDN maupun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), atau bekerja sama dengan lembaga lainnya.
Ia mencontohkan pola pembinaan di lingkungan TNI dan Polri yang menerapkan pendidikan berjenjang sebagai syarat kenaikan jabatan.
"Per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM kami punya lembaga-lembaga itu. Bisa juga lembaga lain bersama-sama. Seperti TNI dan Polri itu tiap mau naik pangkat ada jenjang sekolah. Mau jadi Kapolres sekolah, mau jadi Kapolda sekolah lagi, mau jadi perwira tinggi sekolah lagi," pungkasnya
BACA JUGA:Cegah Fraud, Mulai Agustus 2026 RS Didorong Terapkan Klaim Elektronik
Eks Kapolri ini menilai, penguatan kapasitas kepala daerah penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan atau birokrasi.
"Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah, ini yang perlu sangat teknis," ujar Tito Karnavian.
