Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) untuk sisi suplai hingga 29 Juli 2026 mencapai Rp6,94 triliun dengan ribuan debitur dari sektor toko bangunan, pengembang, dan kontraktor.
Maruarar Sirait mengungkapkan, "Jadi ini (realisasi) totalnya dari sisi suplai buat toko bangunan ada 1.360 debitur, buat pengembang ada 1.103 debitur dan kontraktor 299 debitur, sehingga totalnya Rp6,94 triliun."
Realisasi KPP Dorong Sektor PerumahanMaruarar menjelaskan realisasi KPP dari sisi permintaan (demand) hingga 29 Juli 2026 mencapai Rp14,87 triliun dengan total 96.196 debitur yang memanfaatkan program KUR Perumahan.
Ia menyebut lima provinsi dengan realisasi KPP tertinggi yakni Jawa Tengah sebesar Rp4,96 triliun, Jawa Timur Rp3,65 triliun, Jawa Barat Rp3,44 triliun, Sulawesi Selatan Rp991 miliar, dan Bali Rp809 miliar.
Pemerintah juga meningkatkan plafon KPP tahun 2026 dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun sebagai respons terhadap tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Pemerintah Permudah Akses PembiayaanMaruarar menegaskan pemerintah ingin menghadirkan pembiayaan perumahan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau agar masyarakat tidak bergantung pada pembiayaan informal berbunga tinggi.
Program KPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan penerima KPP harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif dan layak, memiliki NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), menjalankan usaha minimal enam bulan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan pembiayaan lainnya.
KPP diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai kredit modal kerja maupun investasi untuk mendukung program prioritas di sektor perumahan.
