BEBERAPA waktu lalu, media sosial diramaikan oleh permintaan warga Bekasi kepada sebuah toko roti yang memiliki logo kincir angin agar "memutar kincirnya" supaya udara di Bekasi menjadi lebih sejuk.
Percakapan tersebut tentu hanya candaan khas masyarakat perkotaan.
Namun, di balik candaan tersebut tersimpan sebuah kenyataan jauh lebih serius.
Panas yang dirasakan warga Bekasi bukan sekadar persoalan lokal, melainkan bagian dari dinamika perubahan iklim dan variabilitas cuaca yang kini telah menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan internasional.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan kondisi lebih kering daripada normal di sebagian besar wilayah Indonesia.
Pada saat sama, titik-titik panas mulai bermunculan di sejumlah provinsi sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Pertanyaannya, apakah panas di Bekasi, kekeringan di Pulau Jawa, atau kebakaran hutan di Sumatera hanyalah persoalan Indonesia?
Dalam perspektif hubungan internasional, jawabannya adalah tidak.
Baca juga: Hujan Kartu Kuning untuk Gaya Kepemimpinan KDM
Atmosfer bumi tidak mengenal paspor. Asap kebakaran hutan dapat melintasi batas negara, gelombang panas memengaruhi produksi pangan global, dan perubahan pola hujan berdampak terhadap rantai pasok serta perekonomian berbagai negara.
Bahkan, emisi karbon dilepaskan ribuan kilometer dari Indonesia dapat memengaruhi kondisi iklim yang dirasakan masyarakat Indonesia.
Di sinilah lingkungan hidup berubah menjadi isu politik global.
Selama beberapa dekade, studi hubungan internasional lebih banyak memandang keamanan dari perspektif militer, seperti perang, perlombaan senjata, dan rivalitas antarnegara.
Namun, seiring berkembangnya tantangan global, konsep keamanan pun mengalami perluasan.
Akademisi hubungan internasional Barry Buzan, melalui People, States and Fear (1991), serta bersama Ole Wæver dan Jaap de Wilde dalam Security: A New Framework for Analysis (1998), menjelaskan, keamanan tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi juga mencakup ancaman lingkungan, ekonomi, politik, dan sosial.
