PUTUSAN Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2026 seharusnya menjadi momentum sakral bagi negara melakukan instrospeksi mendalam terhadap tata kelola keuangan negara, kepatuhan konstitusional, serta batasan kewenangan lembaga tinggi negara.
Namun, respons yang justru menganggetkan dengar dari ruang-ruang rapat di Senayan.
Alih-alih melakukan evaluasi total secara jujur, objektif, dan berpihak pada keadilan fiskal yang fundamental, segelintir anggota DPR justru bersuara santai dengan dalih klasik, yakni mendesak agar pemerintah dan DPR segera mencari celah serta solusi, termasuk mewacanakan langkah refocusing anggaran, demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dapat berjalan di tengah dinamika hukum yang ada (Kompas.com, 30 Juli 2026).
Pernyataan dilontarkan oleh anggota DPR RI Yahya Zaini yang meminta pemerintah dan DPR segera mencari solusi agar program MBG tetap berlangsung di tengah pembahasan anggaran (Kompas.com, 30 Juli 2026) ini tidak hanya mencederai nalar sehat publik, tetapi juga memperlihatkan betapa jauhnya para wakil rakyat dari denyut penderitaan masyarakat yang sebenarnya.
Menjadikan refocusing anggaran sebagai jalan tol penyelamatan program MBG pasca-Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 adalah bentuk pengabaian telak terhadap prioritas pembangunan yang jauh lebih esensial dan mendesak.
Baca juga: Hujan Kartu Kuning untuk Gaya Kepemimpinan KDM
Ketika Mahkamah Konstitusi telah memberikan koridor hukum tegas melalui putusan yang menyatakan, pembiayaan program MBG tidak boleh lagi dicampuradukkan atau dikategorikan sebagai komponen utama anggaran pendidikan, respons yang dituntut dari para pembuat undang-undang malahan mencari celah akrobatik fiskal demi mempertahankan ambisi proyek populis.
Bukan menata ulang prioritas anggaran secara bermartabat, transparan, dan konstitusional.
Ilusi Solusi: Refocusing Dijadikan Alat Pembenar Ambisi PolitikWacana refocusing anggaran demi menyelamatkan kelanjutan program MBG pasca-Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 menyembunyikan bahaya laten luar biasa besar bagi stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan sosial jangka panjang.
Mengutip desakan para anggota Dewan di Senayan yang meminta agar pos pendanaan program tersebut tetap diamankan melalui utak-atik postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kompas.com, 30 Juli 2026).
Publik berhak melontarkan pertanyaan mendasar yang menuntut kejujuran moral dari pemerintah dan DPR, yakni dana pos anggaran mana akan digeser, dan pos esensial mana akan dikorbankan demi membiayai ambisi ini?
Apakah anggaran sektor pendidikan nasional yang selama ini masih compang-camping di berbagai pelosok daerah terpencil, di mana banyak sekolah nyaris roboh dan guru honorer digaji jauh dari layak?
Apakah subsidi kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS PBI yang fasilitas pelayanannya masih jauh dari kata ideal dan sering kali mengorbankan pasien tidak mampu?
Baca juga: Retorika Prabowo Menurunkan Popularitas Sendiri
Ataukah dana pembangunan infrastruktur dasar pedesaan seperti jalan tani, irigasi, dan air bersih yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian rakyat kecil?
Sangat ironis dan memilukan ketika program yang sejak awal menuai perdebatan tajam terkait tata kelola dan efektivitasnya ini justru diistimewakan berdasarkan desakan para anggota Dewan tersebut.
Sementara sektor-sektor fundamental penopang hajat hidup orang banyak justru dijadikan "tumbal" fiskal.
