Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan publik yang humanis. Ia menegaskan cara Satpol PP berinteraksi dengan masyarakat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga pendekatan yang mengedepankan pelayanan dan empati perlu terus diperkuat.
"Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek," ujar Tomsi dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Pusdiklat PT. JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).
Tomsi mengatakan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting, mengingat personel Satpol PP berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, pelatihan diperlukan untuk menyamakan standar kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain meningkatkan kompetensi, ia juga mendorong Satpol PP menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, peran Satpol PP tidak seharusnya dipersepsikan sebatas penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga hadir melalui aksi-aksi sosial, seperti membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, maupun pelayanan lain yang memperkuat kedekatan dengan warga.
"Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya," tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi mengajak para pimpinan Satpol PP di daerah untuk menjadi teladan dalam mendorong perubahan budaya organisasi. Ia berharap semangat transformasi yang dibangun melalui pelatihan ini dapat diterapkan konsisten sehingga Satpol PP semakin profesional, dipercaya, dan dicintai masyarakat.
"Saya berharap keberadaan di sini betul-betul membawa suatu perubahan dan yakinkan kepada kepala daerah masing-masing bahwa komitmen Bapak Menteri berkaitan dengan membuat Satpol PP sebagai satuan Polisi Pamong Praja yang dicintai oleh masyarakat," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Mayjen TNI Edi Nurhabad, Executive Advisor PT. JISS Ari Yusuf Amir, Direktur Utama PT. JISS Brigjen TNI (Purn.) M. Gultan, jajaran direksi PT. JISS, serta para peserta Bimtek ToT Satpol PP dan Linmas dari berbagai daerah.
(akd/ega)
