Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan program yang berbasis kerakyatan yang tentu boros ongkos.
Menurutnya, sejumlah program prioritas pemerintah membutuhkan biaya besar sehingga berpotensi membebani keuangan negara.
Rocky membandingkan pendekatan pemerintahan Prabowo dengan era Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan kritik yang disampaikannya selalu didasarkan pada pertimbangan momentum, strategi, dan substansi kebijakan.
"Yang saya soroti adalah kemasukakalan kebijakan. Kebijakan Jokowi merampok APBN, sedangkan kebijakan Prabowo membuat APBN bolong," kata Rocky dalam siniar bersama Hendri Satrio.
Rocky menjelaskan, beban APBN pada masa pemerintahan Prabowo muncul karena fokus pemerintah terhadap berbagai program yang diklaim pro-rakyat. Menurut dia, seluruh program kerakyatan membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Ia menilai pemerintah saat ini berupaya menunjukkan ambisi politik melalui berbagai program prioritas. Namun, ambisi tersebut, kata Rocky, harus dibatasi oleh kemampuan fiskal negara.
"Nah, sekarang mulai terlihat bahwa pemerintah harus mengendalikan ambisi. Mulai ada pemotongan anggaran di sejumlah program, termasuk koperasi merah putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujarnya.
Rocky juga menyebut pemerintah mulai menyadari adanya kritik dari masyarakat terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai membebani anggaran negara.
Selain mengkritik pemerintahan Prabowo, Rocky turut menyinggung kebijakan strategis pada era Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek kereta cepat Whoosh. Menurutnya, proyek-proyek tersebut juga menimbulkan konsekuensi fiskal jangka panjang.
