Polri menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kamis (30/7).
Rapat dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan karhutla secara virtual, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.
Polri memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan personel. Seluruh jajaran diminta memperbarui pemetaan wilayah rawan karhutla, memverifikasi titik panas (hotspot) di lapangan, memperkuat sistem peringatan dini (early warning system), serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Polri juga menginstruksikan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa untuk mendata kondisi masyarakat di wilayah rawan, mulai dari ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial apabila dampak El Nino meningkat.
Upaya tersebut diperkuat melalui pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau titik panas secara real time. Penggunaan drone, kamera pengawas (CCTV) di pos pemantauan, serta sistem informasi kebakaran juga dioptimalkan guna mempercepat deteksi dini sehingga potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas.
Apel KesiagaanHingga saat ini, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Selain itu, lebih dari 168.500 patroli terpadu darat dan perairan telah dilakukan di wilayah rawan karhutla sebagai langkah preventif.
Dalam mendukung penanganan karhutla, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob. Kesiapan tersebut diperkuat melalui sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda agar personel maupun peralatan dapat digerakkan dengan cepat sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Di bidang penegakan hukum, Polri terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Hingga Juni 2026, tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka telah diproses. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden ke dalam langkah operasional yang terukur dan terintegrasi.
"Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat," ujar Johnny.
Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap arahan Presiden dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata, mulai dari pencegahan, penanganan saat kebakaran terjadi, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.
Melalui konsolidasi nasional tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama menghadapi El Nino dan karhutla guna melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
