KOMPAS.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan yang didanai melalui tambahan transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).
Percepatan diarahkan agar kegiatan yang masih berada pada tahap administrasi dan pengadaan dapat segera bergerak menjadi pekerjaan fisik.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Kamis (30/7/2026), realisasi tambahan TKD di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai Rp 22,03 miliar atau sekitar 16,24 persen dari pagu Rp 135,63 miliar.
Dari 40 kegiatan yang direncanakan, tiga kegiatan telah berkontrak, 22 memasuki proses pengadaan, satu dalam reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sembilan dalam tahap perencanaan, dan lima lainnya masih disurvei.
Baca juga: TKD Tambahan Rp 2,6 Triliun untuk Pemulihan Bencana di Sumbar Baru Terserap 7,8 Persen
“Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan, namun masih memerlukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta dukungan pendanaan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana,” tulis Brigjen Pol Yopie Indra Sepang dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (31/7/2026).
Percepatan tersebut disertai penyelarasan sumber pendanaan agar tambahan TKD, anggaran kementerian dan lembaga, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat digunakan secara efektif.
Hasil konsultasi elektronik menunjukkan sebagian usulan hibah telah tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga dikeluarkan dari pengajuan Hibah RR untuk mencegah duplikasi pembiayaan.
Sejumlah kegiatan yang awalnya direncanakan menggunakan tambahan TKD juga dialihkan untuk kebutuhan pemulihan lain setelah dipastikan telah dibiayai kementerian atau lembaga.
Baca juga: TKD 2027 Masih Dikaji, Legislator Janji Kawal Aspirasi Daerah
Sinkronisasi tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak kebutuhan masyarakat dan tidak membiayai pekerjaan yang sama.
Salah satu infrastruktur yang membutuhkan penanganan adalah jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar.
Saat ini, jalan tersebut hanya dapat dilalui melalui satu lajur dan direncanakan ditangani menggunakan tambahan TKD kabupaten dengan dukungan hibah RR BNPB.
Sementara itu, kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani melalui tambahan TKD Provinsi Sumbar.
Baca juga: Satgas PRR Dorong Pemkot Sibolga Percepat Pemanfaatan Tambahan TKD Rp 90,52 Miliar
Kemajuan juga terlihat dalam penyediaan hunian permanen. Lokasi hunian tetap (huntap) terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun dan sertifikat lahannya telah selesai.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen membangun 204 unit huntap dari 233 unit yang diusulkan, dengan target penyelesaian pada 2026.
Pemulihan fasilitas pendidikan turut bergerak. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan. Relokasi ini diharapkan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman dan memberikan kepastian bagi peserta didik serta tenaga pendidik di wilayah terdampak.
