Jakarta: Pemetaan kerawanan praktik politik uang kini dapat diukur secara presisi hingga tingkat kelurahan. Hal ini dapat dilakukan melalui Indeks Kerentanan Serangan Fajar (IKSF).
“IKSF dirancang sebagai instrumen deteksi dini agar sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada wilayah yang benar-benar berisiko,” ujar peneliti sekaligus Chairman Lucidium AI Yoyo Budianto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
Baca Juga :
Saan Mustopa Minta Kader NasDem Kota Sukabumi SolidInstrumen kuantitatif berbasis data ini hadir untuk mengatasi keterbatasan pengawasan pemilu. Khususnya yang selama ini hanya berhenti di level kabupaten atau kota.
Staf Khusus Menteri Transmigrasi Bidang Transformasi Digital tersebut menjelaskan, minimnya instrumen di tingkat mikro kerap membuat kantong-kantong kerawanan politik uang di tingkat kelurahan luput dari pengawasan. Melalui IKSF, analisis detail hingga level bawah membuktikan bahwa kerawanan politik uang tidak semata-mata dipicu oleh faktor kemiskinan.
Dalam penerapannya di dua kota ber-Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, instrumen ini mencatat 63 dari 119 kelurahan justru masuk kategori rawan tinggi hingga sangat tinggi.
Rata-rata skor kerentanannya 3,08 dari skala 5. Faktor utama pendorongnya yakni ketatnya persaingan internal calon legislatif, tipisnya margin kemenangan, serta kuatnya jaringan broker politik lokal.
Peneliti sekaligus Chairman Lucidium AI Yoyo Budianto. Foto: Dok. Istimewa.
“Selama ini kita menjelaskan politik uang dengan satu kalimat yang keliru, orang miskin mudah dibeli. Data menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks. Yang mendorong serangan fajar bukan semata kemiskinan, tetapi desain kompetisi politik yang menciptakan insentif untuk membeli suara. Karena itu praktik ini tetap hidup, bahkan di kota-kota yang relatif makmur,” ujar Yoyo.
Hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal Social Science Research Network (SSRN) berjudul Formulating the Dawn Attack Vulnerability Index (DAVI/IKSF) in Indonesian Legislative Elections ini juga mendorong penguatan integritas pemilu.
Di antaranya melalui evaluasi sistem pemilu proporsional terbuka serta penyeragaman sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima. Lalu, peningkatan kapasitas forensik digital guna mengantisipasi pergeseran transaksi politik uang secara elektronik.
