Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya dituntut mampu menyajikan makanan bergizi bagi jutaan penerima manfaat, tetapi juga harus terbebas dari praktik korupsi dan tata kelola yang tertutup.
Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran program tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono datang membawa serangkaian komitmen. Mulai dari membuka akses informasi bagi orang tua siswa, membangun sistem pengawasan digital, menutup celah konflik kepentingan, hingga mengancam mencopot kepala dapur yang terbukti berniat mencuri uang negara.
Advertisement
Komitmen itu telah disampaikan Sudaryono sejak hari pertama dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu, 22 Juli 2026. Saat itu, ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyelewengan dalam pelaksanaan MBG.
"Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Zero toleransi untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," tutur Sudaryono di Istana Negara, Jakarta.
Ia juga menyatakan akan membangun tata kelola yang lebih terbuka dan berbasis sistem digital agar seluruh proses memiliki jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang," jelas dia.
Menurut Sudaryono, transparansi menjadi fondasi penting karena MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyerapan hasil petani, peternak, dan nelayan.
