Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan tidak akan mengubah fokus penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun putusan MK tersebut memerintahkan agar anggaran MBG tidak diambil dari pos anggaran pendidikan.
Menurut Sudaryono, penyaluran MBG akan tetap diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
“3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan, itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada,” ujar Sudaryono dikutip Sabtu (1/8/2026).
Saat ini, pemerintah masih menyinkronisasi data tersebut. Dia mengatakan wilayah 3T biasanya memiliki jumlah stunting yang tinggi.
“Kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi,” katanya.
Sudaryono mengungkap kondisi itu tidak hanya ditemukan di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di sejumlah daerah lain, termasuk beberapa kabupaten di Pulau Jawa.
“Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya juga cukup tinggi,” pungkas dia. (saa/muu)
