Jakarta: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, berpesan agar seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota harus senantiasa berpihak kepada rakyat. Hal itu bisa dilakukan melalui fungsi pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kehadiran anggota Fraksi PPP harus memberikan perlindungan kepada rakyat. Fungsi kontrol yang dimiliki DPRD harus dijalankan secara optimal dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang sedang dihadapi daerah,” kata Mardiono melalui keterangannya yang dikutip Sabtu, 1 Agustus 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Mardiono saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi serta Kabupaten Kota se-Jawa Timur di Malang, Jawa Timur.
Mardiono mengingatkan, bahwa Indonesia berpotensi menghadapi ancaman musim El Nino yang dapat berdampak pada ketersediaan air dan bahan baku pangan. Oleh karena itu, DPRD di seluruh Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan dan regulasi yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.
Baca Juga :
Ketum PPP Mardiono Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Berantas KorupsiSelain itu, Mardiono menjelaskan, Bimtek ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh anggota Fraksi PPP mengenai arah kebijakan partai yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Namun tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Melalui Bimtek ini, kami ingin seluruh anggota Fraksi PPP memahami arah kebijakan partai, sehingga fungsi pengawasannya berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Politik yang dijalankan PPP bukan semata-mata agenda politik elektoral, tetapi politik kebangsaan dan politik keumatan yang berpihak kepada rakyat,” sebut Mardiono.
Ketum PPP Muhamad Mardiono. Foto: Istimewa.
Mardiono juga mengingatkan agar anggota DPRD menjaga integritas dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Menurut Mardiono, anggota Fraksi PPP harus berdiri di garis terdepan mengawal berbagai program pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
“Anggota DPRD harus ikut mengontrol, jangan sampai ikut dalam permainan para cukong atau kelompok yang hanya mementingkan kepentingan tertentu. Peran anggota dewan sangat dibutuhkan untuk memastikan berbagai bentuk subsidi dan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak menerimanya,” tutup Mardiono.
